4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang PT Ekonomi Kreatif Wilayah (EKWI) Provinsi Sulawesi Tengah yang disinergikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023.
Baca Juga: Satgas PKH Temukan Dugaan Pelanggaran PT DSMI di Kawasan Hutan Morowali
Pemerintah provinsi, kata Gubernur Sulteng, juga memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi pusat maupun daerah. Termasuk koordinasi dengan kelompok masyarakat, masyarakat adat dan pelaku usaha. Semua itu untuk menjaga keseimbangan antara aspek konservasi, pemanfaatan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.
Melalui arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen membuka peluang bagi pengembangan sektor pertanian dan industri yang maju, mandiri, dan ramah lingkungan.
“Program pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan menjadi motor penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia,” kata Gubernur Sulteng dalam sambutannya.
Setelah acara pembukaan high level dialog, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Beberapa pemateri tampil di depan, termasuk dari pihak kementerian terkait.
Adapun pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:
- Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan Adjie Prabowo beserta rombongan;
- Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian PPN/Bappenas,
- Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mewakili Bupati
- Pejabat Pemprov Sulteng seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak Bappeda
- Perwakilan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), PEMSEA
- Taman Nasional Wakatobi
- Akademisi dari PKSPL IPB. ***
