Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
SABTU malam, 9 Maret tahun 2024, bertempat di Aston hotel Kota Palu, dihelat bedah buku "Pembangunan Berbasis COVID di Provinsi Sulawesi Tengah", karya Nilam Sari - Ahlis Djirimu. Saat itu saya didaulat menjadi salah satu pembahas, pemberi testimoni.
Dr. Hj. Nilam Sari Lawira SP, MP, merupakan politikus, sekaligus ilmuan berlatar ilmu pertanian, saat ini menjabat ketua DPRD Sulawesi Tengah. Sementara itu, Prof. Dr. Ahlis Djirimu DEA merupakan akademisi UNTAD dan malang melintang sebagai tenaga ahli ekonomi-keuangan pada beberapa lembaga.
Hampir semua pembahas dan peserta beranggapan bahwa kata COVID yang tertera di atas cover buku itu berkaitan dengan virus Covid-19 yang menghebohkan, menakutkan, dikarenakan daya bunuhnya yang tinggi terhadap warga dunia.
Baca Juga: Budidaya Ikan Nila Strategis dalam Penyediaan Protein dan Membuka Lapangan Kerja
Setelah dicermati, COVID yang dimaksud oleh kedua penulis ini, merupakan akronim dari Colaboration, Oppenies, Value Based Education, Inclusivennes dan Diversity in the same goal. Maknanya: Pembangunan pada semua sektor harus dilakukan dengan lima pendekatan atau cara yaitu:
Kaloborasi; terbuka terhadap sejumlah masukan; didukung sumberdaya manusia bernilai ; beragam budaya dan bermuara kepada tujuan yang sama yaiti kesejahteraan- berkeadilan.
Kedua penulis melihat, bahwa implementasi pembangunan di sejumlah tempat ala otonomi daerah semakin keluar dari rel. Integrasi program provinsi dan kabupaten/kota kurang sejalan dan semakin bias dari visi misi, sehingga sejumlah target yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Boleh jadi rekruitmen kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat sudah melenceng jauh dari ketentuan. Antara lain sarat money politik disinyalir menjadi sebab utama sehingga visi misi tidak lagi maksimal dijalankan pada saat terpilih dan memerintah.
Karena itu pembangunan yang berbasis COVID dinilai mampu memberi semangat menekan bias bias penyelenggaraan pembangunan. Dan diharapkan menjadi salah satu referensi pimpinan daerah manfaatkan sumberdayanya agar sejahtera berkeadilan sesuai harapan SDGs 2015 - 2030.
Filosofi pembangunan berbasis COVID ada korelasi dengan filosofi pembangunan Jepang yaitu pembangunan berbasis "KERETA KUDA". Maknanya, provinsi ditarik oleh sejumlah kota (Jepang tidak mengenal kabupaten).
Dengan cara seperti ini, arah kebijakan dan implememtasi pembangunan bisa terarah dan konsisten serta berkelanjutan.
Baca Juga: Teknologi Budidaya Udang ala Ekuador, Telah Diujicobakan di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng
Kalau filosofi pembangunan di Jepang diterapkan di Sulawesi Tengah, maka provinsi ditarik oleh oleh kabupaten/kota yang maju. Dan selanjutnya provinsi menarik kabupaten/kota yang belum maju, sehingga berada dalam satu rangkaian kereta kuda yang harmoni.
