• Senin, 5 Desember 2022

Bupati Donggala Diduga Abaikan Rekomendasi BPK RI Terkait Temuan Proyek TTG dan Website Desa

- Rabu, 28 September 2022 | 09:50 WIB
Mardiana menerima uang TTG di Desa Kavaya di dampingi Kades Kavaya Kasim Tahajudin dan Bendahara Desa Firdaus (Foto: Ist)
Mardiana menerima uang TTG di Desa Kavaya di dampingi Kades Kavaya Kasim Tahajudin dan Bendahara Desa Firdaus (Foto: Ist)

Laporan: Ahmad Muhsin

METRO SULTENG - Bupati Donggala Kasman Lassa diduga mengabaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah, terkait program  pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Website Desa.

BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah merekomendasikan kepada Bupati Donggala Kasman Lassa agar memberi sanksi para Kepala Desa (Kades) yang menganggarkan pembelian alat Teknologi Tepat Guna (TTG), karena merugikan negara Rp 4,1 miliar.

Baca Juga: Bahan Baku Baterai Kendaraan Listrik Dunia Dipasok dari Morowali, Intip Pabrik PT QMB Dari China di Sulteng

Hal itu tertuang dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021 nomor 1/LHP/XIX.PLU/01/2022.

Selain Kades, rekomendasi BPK tersebut juga meminta bupati memberikan sanksi kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Donggala, Abraham Taud dan Kepala Plt Inspektur Inspektorat DB Lubis, karena terlibat memfasilitasi penyedia alat TTG. Sebab, tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Baca Juga: 17 Penambang Emas Sungai Durian Tertimbun Longsor, 7 Tewas, 5 Masih Dicari

Dalam laporan yang ditandatangani penanggungjawab pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulteng, Slamet Riyadi, dijelaskan bahwa pengadaan alat TTG olahan pangan itu sedang dalam proses penyelidikian oleh Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah tanggal 22 Juli 2021.

Menurut BPK Perwakilan Sulteng, pengadaan alat TTG  di Kabupaten Donggala tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu berdasarkan beberapa faktor antara lain, hasil musyawarah desa belum memasukan pengadaan alat TTG sebagai prioritas dana desa.

Pengadaan alat TTG tidak dimuat secara rinci dalam rencana kerja pembangunan (RKP) desa, dan kepala desa tidak melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan alat TTG.

Halaman:

Editor: Subandi Arya

Tags

Terkini

Oknum ASN Dinas Perindagkop Donggala Digugat ke PN Palu

Selasa, 29 November 2022 | 06:05 WIB
X