Baca Juga: Oppo Luncurkan Air Glass 2: Kacamata Cerdas Ringan, Tahan Lama Dengan Fitur yang Canggih
"Ini yang akan memicu rakyat merasa takut untuk berpendapat terkait situasi negaranya didepan publik," ungkapnya.
Selain itu, dijelaskannya bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah juga terdapat dalam kebijakan di sektor ekonomi.
Hal ini, kata Ikhsan ditandai sejak awal rezim ini mengeluarkan paket kebijakan ekonomi berdasarkan kepentingan ekonomi global oleh imprealisme AS di Indonesia.
Misalnya tahun 2015, Jokowi telah mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah no 78 tahun 2015 yang secara jelas merampas Hak masyarakat.
"Dalam aturan itu terdapat upah pekerja ataupun kelas buruh di Indonesia tidak naik dan stagnan di 10 persen saja.
Hal ini mengakibatkan penghidupan masyarakat bukan semakin membaik, malah semakin sengsara.
Baca Juga: Vespa Sprint 150 TFT Dihargai Rp 67 Juta, Vespa Ini Bisa Terkoneksi dengan Ponsel Pemilik
"Sementara sumber penghidupan rakyat semakin naik. Akan tetapi, upah kerja kita makin rendah," pungkasnya.