METRO SULTENG-TNI dan Polri diminta memberikan jaminan keselamatan untuk warga sipil di Papua oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyusul adanya status operasi menjadi siaga tempur.
"Meminta pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung," kata Atnike dalam keterangannya, dikutip (22/4/2023).
Dalam operasi siaga tersebut, Atnike menyarankan agar TNI dan Polri perlu mengedepankan kehati-hatian dalam misi penyelamatan pilot Susi Air ini.
Baca Juga: Operasi Siaga Tempur TNI: Tak Perlu Khawatir Dan Tidak Melebar Kemana-Mana
"Mendukung upaya pemerintah, termasuk TNI dan Polri, dalam penyelamatan Philip Marthen dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi di mana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa," ungkapnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya akan meningkatkan operasi menjadi siaga tempur.
Baca Juga: Kata Pengamat Soal Siaga Tempur TNI Untuk Basmi KKB Di Papua: Harus Disiapkan Secara Matang
"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, dalam rekaman suara yang dikutip Rabu, (19/4/2023).