METRO SULTENG-Polemik hingga penolakan Perppu Ciptaker masih terus bergejolak. Bahkan banyak kalangan menilai pemerintah telah melanggar konstitusi.
Menanggapi hal itu, Akademis Universitas Tadulako (Untad), Dr. Asri Lasatu SH., MH menyebut pemerintah tak melanggar prosedur dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Menurutnya hal tersebut bisa dilihat dari sisi prosedur penerbitan Perppu Ciptaker.
Baca Juga: Pemda Sigi Optimis Dalam Meraih Predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama
"Jadi, saya tidak bicara dari sisi substansi, tapi dari sisi prosedur penerbitan Perppu oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan keadaan darurat," ujarnya, Rabu, (15/3/2023).
Dia juga menuturkan, bahwa Perppu cipta kerja lahir dalam rangka menjawab, sekaligus menyelesaikan atau melaksanakan putusan MK yang menyatakan tentang status UU Ciptaker yang dianggap inskontitusional bersyarat.
Baca Juga: Pemda Sigi Raih Penghargaan UHC Peningkatan Kualitas Kesehatan Bagi Masyarakat
Sementara, dalam konsep hukum administrasi, Asri Lasatu menjelaskan bahwa adanya dua kewenangan yang diberikan ke pemerintah yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas atau sering disebut dengan deskresi.
Salah satu ranah deskresi adalah untuk menafsirkan bagaimana kegentingan memaksa yang dimaksudkan dari beberapa kriteria yang ada dalam putusan MK.
Baca Juga: Mengganti Puasa, Ini Tata Cara dan Hukum Meng-Qadha Puasa Ramadhan
Sehingga hal tersebut, kata Dosen Hukum Untad ini sebagai alasan di buatnya Perppu Ciptaker.
"Sekarang kita mau menguji, apakah tiga kriteria yang itu memenuhi salah satu syaratnya, karena syarat yang di tetapkan MK itu bersifat alternatif kumulatif, artinya jika salah satu syarat itu terpenuhi, maka pemerintah tidak melanggar dalam sisi konstitusi dan legal dalam mengeluarkan Perppu tersebut," ungkapnya.
Dari sisi politik hukum, menurutnya bahwa UU Cipta Kerja tersebut lebih tepatnya disebut UU Kemudahan Berinvestasi.
"Jadi, isi dari UU itu atau Perppu itu, lebih dominan tentang bagaimana tata cara atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor seperti fasilitas yang diberikan untuk dilaksanakan penanaman modal. Sehingga, dari sisi politik hukumnya, UU cipta kerja lebih tepat disebut UU kemudahan dalam berinvestasi," pungkasnya.