METRO SULTENG- Konflik sengketa lahan antara masyarakat Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulteng, dengan perusahaan pertambangan nikel CV Sentosa Abadi sudah bergulir selama 3 tahun dan hingga sekarang belum ada titik temunya.
Lokasi objek sengketa lahan yang diduga diserobot oleh CV Sentosa Abadi, merupakan lahan milik dua warga transmigrasi Bahomakmur yang telah disertifika dengan luas 8 hektar.
Tidak hanya diduga menyerobot lahan, CV Sentosa Abadi juga dinilai melakukan intimidasi kepada warga pemilik lahan bersertifikat dengan melaporkan ke pihak kepolisian Polda Sulawesi Tengah, dengan tuduhan pengancaman, pemerasan, penggelapan serta pencemaran nama baik.
Baca Juga: Richard Eliezer Kembali Ke Polri, Samuel Hutabarat Kecewa, Kenapa? Begini Alasannya
Selain itu, CV Sentosa Abadi juga menggugat masyarakat pemilik lahan, karena dianggap merugikan perusahaan dengan gugatan ganti rugi sebesar Rp50 miliar.
Menurut keterangan salah satu pemilik lahan, CV Sentosa yang telah membangun mess karyawan, villa, kantor, whorksop alat berat di lahannya, sebelumnya telah menyepakati akan mengosongkan lahan tersebut. Namun hanya kurang lebih satu bulan, mereka kembali menempati lahan tersebut.
Baca Juga: Pusat Evakuasi Masyarakat Harus Dioptimalkan Sebagai Wadah Literasi Kebencanaan Desa
"Sudah ada kesepakatan mereka akan mengosongkan lokasi ini. Namun hanya kurang lebih satu bulan, mereka masuk kembali dan melanggar kesepakatan," kata warga pemilik lahan.
Kondisi seperti ini terpaksa membuat Bupati Morowali Taslim turun tangan. Pihaknya langsung mengambil sikap dengan terjun langsung ke lokasi CV Sentosa Abadi, untuk memberikan pemahaman agar perusahaan menghargai hak-hak masyarakat.
"Kasus ini sudah kami mediasi berapa kali berapa tahun yang lalu. Dan sudah ada kesepakatan oleh pihak CV Sentosa Abadi. Namun perusahaan tidak ada keseriusan untuk menindaklanjutinya," tutur Taslim saat ditemui di lokasi CV Sentosa Abadi, Rabu (22/2/2023).
Baca Juga: Terlibat Narkoba, Dua Oknum Sipir Lapas Kelas II B Luwuk Banggai Dibekuk Polisi
Sikap perusahaan yang tidak serius menyelesaikan persoalan ini, membuat orang nomor satu di Bumi Tepeasa Maroso itu, meminta agar Pemerintah Pusat yaitu Presiden Joko Widodo, mengevaluasi kondisi sosial di Kabupaten Morowali.
"Saya mohon pimpinan di pusat yaitu Pak Presiden,Tolong pak Presiden evaluasi kembali ini. Kondisi-kondisi kita hari ini," pinta Bupati Morowali agar Pemerintah Pusat dapat mengevaluasi kondisi Morowali yang merupakan lokasi berdirinya kawasan Industri PT. IMIP yang merupakan objek vital Nasional.
Namun ada satu perusahaan yang tidak mengikuti aturan, sehingga hal tersebut dapat berpotensi terganggunya stabilitas di Kabupaten Morowali.