METROSULTENG — Anggota DPRD Morowali, Yopi Sabara, menyoroti ironi tingginya anggaran kesehatan Kabupaten Morowali yang ternyata belum mampu menjamin kualitas pelayanan. Kritik tersebut mencuat setelah kematian bayi dari ibu Ramdana saat persalinan di Puskesmas Bahomotefe, kasus yang kini memunculkan dugaan kelalaian medis.
Dalam kunjungan menjenguk Ramdana di RSUD Morowali, Yopi Sabara menegaskan bahwa Pemda Morowali telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor kesehatan.
“Anggaran yang digelontorkan oleh Pemda untuk pelayanan kesehatan sangat tinggi,” ujar legislator dari Partai Nasdem itu kepada awak media, Senin (24/11/24).
Baca Juga: Tragedi Bayi Meninggal di PKM Bahomotefe,RSUD Morowali Angkat Bicara Bantah Isu Penolakan Rujukan
Dengan besarnya anggaran tersebut, RSUD dan puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Namun kasus yang menimpa Ramdana menunjukkan fakta sebaliknya.
Ramdana, perempuan 24 tahun dengan kehamilan berisiko tinggi, telah melakukan pemeriksaan USG dua kali. Kedua dokter — dr. Hendra (Sp.OG) dan dr. Ani (dokter umum) — memberikan hasil yang sama: ukuran bayi besar dan membutuhkan tindakan caesar.
Namun ketika dirujuk ke RS Bungku, dokter spesialis yang bertugas justru menyatakan bahwa taksiran berat janin hanya sekitar 2,8 kilogram dan persalinan normal masih memungkinkan. Ramdana kemudian dipulangkan dan diarahkan untuk bersalin di Puskesmas Bahomotefe.
Baca Juga: Kematian Bayi di Puskesmas Bahomotefe Morowali: Keluarga Mengadu ke Polisi, Soroti Dugaan Malpraktik
Dua minggu berselang, ketuban pecah pada pukul 02.00 dini hari. Keluarga kembali meminta tindakan caesar, tetapi permintaan itu tidak segera ditindaklanjuti. Ramdana harus menunggu lebih dari delapan jam. Saat penanganan hendak dilakukan, kondisi sudah terlambat — kepala bayi telah berada di pintu lahir sehingga persalinan normal tidak dapat dihindari.
Setelah berjuang hampir tiga jam dengan bantuan beberapa tenaga medis, bayi akhirnya lahir dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, Ramdana mengalami luka serius dan trauma mendalam.
Menanggapi tragedi ini, Yopi Sabara menegaskan bahwa DPRD Morowali akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
“Kami akan minta penjelasan secara komprehensif. Jika memang ada penyalahgunaan SOP dalam pelayanan kesehatan, harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Yopi menambahkan bahwa DPRD akan mendalami dugaan kelalaian pelayanan kesehatan, dan apabila terbukti, konsekuensi hukumnya harus ditegakkan.
“Ada korban, berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab. Kita tunggu rekomendasi hasil RDP,” tutupnya. (*)