METRO SULTENG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan terkait dugaan kasus kuota haji 2024 era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dengan Menteri Agama (Menag) yang saat itu menjabat, Yaqut Cholil Coumas.
Dalam prosesnya, KPK pun turut memanggil 5 biro perjalanan haji untuk dimintai keterangan mengenai kasus kuota haji 2024 tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK,Budi Prasetyo dalam keterangan terbarunya pada Rabu, 24 September 2025.
5 Biro Haji Diperiksa soal Kuota Haji 2024
Setidaknya, sudah ada 5 biro perjalanan haji yang sudah dimintai kesaksiannya untuk membeberkan persoalan jatah kuota haji.
Baca Juga: BPJN Sulteng Tak Berdaya Berhadapan dengan Perusahaan Anak Rudy Chandra di Proyek 21,9 Miliar
Kelima pihak terkait yang diperiksa dari biro perjalanan haji tersebut adalah Muhammad Rasyid yang merupakan Direktur Utama PT Saudaraku, RBM Ali Jaelani selaku Bagian Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera.
Kemudian Siti Roobiah Zalfaa selaku Direktur PT Al-Andalus Nusantara Travel, Zainal Abidin yang menjabat sebaga Direktur PT Andromeda Atria Wisata, serta Affif selaku Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata.
Untuk proses pemeriksaannya dilakukan di Polda Jawa Timur pada Selasa, 23 September 2025 di mana dengan pemeriksaan tersebut untuk menyisir kemungkinan ada aliran uang terkait jatah kuota haji 2024.
“Saksi didalami terkait cara perolehan kuota tambahan haji khusus dan permintaan uang untuk mendapatkan kuota tambahan haji khusus,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya kepada awak media paa Rabu, 24 September 2025.
Baca Juga: DPMDP3A Morowali Gelar Sosialisasi Data Gender dan Anak
KPK: Tak Ada Intervensi saat Penyidikan Kuota Haji 2024
Dalam kesempatan lain, Budi menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tak menghadapi intervensi atau gangguan dari pihak manapun.
“Kami pastikan bahwa proses penyidikan perkara terkait dengan kuota haji ini masih terus berproses di KPK,” ucap Budi kepada wartawan di kompleks Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 September 2025 .
“KPK juga masih terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi atau pihak-pihak lain yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” tambahnya.