METRO SULTENG – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SD hingga SMA di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) akibat makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kecaman.
Aktivis Bangkep, Irfan Kahar, mengecam keras lemahnya pengawasan pemerintah daerah yang dinilai lalai dalam menjamin kualitas makanan bagi anak-anak sekolah.
“Ini jelas kelalaian yang tidak bisa ditolerir. Anak-anak menjadi korban karena pemerintah daerah dan pihak vendor tidak serius memastikan kualitas makanan yang mereka distribusikan. Jangan hanya minta maaf, harus ada tindakan tegas, mulai dari pemutusan kontrak vendor, pencopotan petugas dapur yang tidak profesional, sampai proses hukum jika ditemukan unsur pidana,” tegas Irfan Kahar pada media ini, Rabu (17/9/2025).
Irfan menilai kasus ini sebagai cerminan buruknya tata kelola program MBG di Bangkep. Ia mendesak agar Bupati turun tangan langsung, bukan hanya membentuk tim investigasi yang bersifat formalitas.
“Kalau hanya dibentuk tim lalu hasilnya menguap tanpa tindakan, itu sama saja melindungi kelalaian. Anak-anak yang keracunan itu bukan angka statistik, mereka adalah masa depan daerah ini. Pemda harus bertanggung jawab penuh, termasuk biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan korban,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia meminta aparat penegak hukum ikut turun tangan. Menurutnya, apabila terbukti ada pihak yang sengaja mengurangi kualitas bahan makanan demi keuntungan pribadi, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
“Jangan biarkan nyawa dan kesehatan anak-anak dijadikan ajang bisnis kotor. Jika kasus ini dibiarkan, maka akan membuka ruang bagi kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Banggai Laut Tegaskan Rapat Tidak Pernah Tertutup, Hanya Ikuti Tata Tertib
Masyarakat Bangkep juga mulai bersuara di media sosial, menuntut transparansi hasil investigasi dan menolak jika kasus ini hanya berakhir dengan permintaan maaf. Desakan agar Pemda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, hingga petugas dapur MBG terus menguat.
Program MBG yang seharusnya menjadi wujud kepedulian terhadap gizi siswa kini justru dipertanyakan kredibilitasnya. Tanpa evaluasi dan langkah nyata, program ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik.
Perlu diketahui, berdasarkan data kepolisian menyebutkan, total korban yang mendapat penanganan medis akibat keracunan MBG mencapai 230 orang. Dari jumlah itu, 81 siswa sudah diperbolehkan pulang. Seluruhnya dirawat di RS Trikora Salakan dengan kondisi stabil.***