“Sudah bertahun-tahun dijanjikan, tapi tak pernah ada kejelasan. Kalau bukan Mahkamah Agung yang harus bertanggung jawab, siapa lagi?” ujar sumber lainya
Kasus ini menampar wajah hukum di Indonesia, yang masih terlalu terpusat dan abai terhadap daerah-daerah terpencil.
Tojo Una-Una adalah bukti nyata bahwa keadilan belum merata. Warga dipaksa memilih membayar mahal demi hadir di sidang, atau absen dan menanggung risiko hukum yang lebih berat.
Warga Touna berharap pemerintah pusat, khususnya Mahkamah Agung, segera menepati janji dan merealisasikan pembangunan Pengadilan Negeri Ampana bukan lagi dengan janji, tapi dengan tindakan nyata.***/Jefri