METRO SULTENG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi di tingkat daerah.
Kali ini, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Ginting (TOP), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek jalan bernilai fantastis, mencapai Rp231,8 miliar.
Penetapan tersangka ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis malam, 26 Juni 2025.
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat korupsi, sekaligus mempertanyakan kembali integritas dalam pengadaan proyek infrastruktur vital.
Baca Juga: Dandim 1311/Morowali Letkol Alzaki, Promosi Jadi Komandan Brigade TP/85 Kalimantan
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa TOP diduga memuluskan salah satu kontraktor untuk menggarap proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.
"KPK selanjutnya melakukan gelar perkara dan menetapkan lima orang sebagai tersangka," ucap Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Juni 2025.
Selain Topan Ginting, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam pusaran suap ini, antara lain; RES, HEL, KIRR dan RAY.
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK tidak hanya mengamankan lima orang tersangka, tetapi juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp231 juta yang ditemukan di kediaman KIR.
Diduga, uang tersebut merupakan sisa dari total suap yang telah diberikan.
Sebelumnya, KPK mengamankan total enam orang dalam OTT yang digelar di Mandailing Natal, Sumut, pada Kamis malam, 26 Juni 2025.
Baca Juga: Semarak Bhayangkara ke-79, Polres Morowali Utara Gelar Jalan Santai dan Olahraga Bersama
Setelah pemeriksaan mendalam di Gedung Merah Putih KPK, lima di antaranya resmi menyandang status tersangka.
KPK Dalami Keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution
KPK juga membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah provinsi tersebut.