METRO SULTENG-Ratusan warga Desa Tampemadoro, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Senin, (10/3) terpaksa melakukan aksi damai di depan kantor desa mereka. Aksi yang dipimpin oleh ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Robinson Teare itu digelar sejak pukul 08.00 Wita. Intinya masyarakat mendesak agar pemerintah desa segera memberikan kejelasan terkait penggunaan dana BUMDes dan dana bantuan sosial lainnya yang ditengarai selama ini sejak tahun 2021 tidak jelas penggunaannya.
"Dana BUMDes sejak 2021 hingga 2024 tudak jelas, ada sekitar Rp 250 juta dana BUMDes hanya sebatas angka saja. Kami pengurus BUMDes tidak pernah menerima aliran atau dana penyertaan dari BUMDes tersebut. Ketika ditanyakan ke pejabat Kades jawaban mereka sudah ada menjadi dana Silfa sementara kami tidak pernah melihat pertanggunghawabannya yang jelas," tutur Robinson yang diikuti ratusan warga desa lainnya.
Baca Juga: Catatan Kritis BRIMA untuk Superholding Danantara
Dalam kesempatan tersebut silihberganti warga desa mengeluhkan pelayanan pemerintahan dihadapan Plt Kades mereka.
"Kami mempertanyakan proyek air bersih desa yang sampai saat ini tidak jelas dan selesai. Kami juga pertanyakan terkait dengan bantuan sosual yang ada di desa ini semakin tidak jelas, ada yang sebenarnya harus dapat tidak dapat. Juga ada pemotongan sebesar Rp 300 ribu, " ucap salah seorang warga yang merupakan tokoh perempuan desa.
Lebih lanjut Ketua BUMDes Tampemadoro itu mengatakan sejak bergulirnya program dana desa di desa mereka sudah menerima kurang lebih Rp 1 miliar lebih, namun kenyataannya desa ini masih terap seperti ini tidak nampak perubahan signifikan di sini.
"Kami terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor desa sebab ditempat inilah mereka melakukan perencanaan untuk diduga melakukan kejahatan penggunaan dana desa milik warga di sini. Sehingga kantor ini bisa kembali dibuka jika ada kejelasan pencairan dana BUMDes, dan sejumlah proyek fisik, seperti air bersih dan lainnya itu terealisir. Dalam aksi ini kami tutut 6 point yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah desa, " sebutnya.
Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Dorong Kearifan Lokal dan ASN Unggul untuk Mewujudkan Visinya
Sementara itu ketua BPD Tampemadoro mengaku persoalan ini sudah beberapa kali mereka sampaikan ke pihak Pemerintah Desa Tampemadoro.
"Sudah kami tindaklanjuti laporan dari ketua BUMDes. Hanya memang pengurusnya baru aktif Tahun 2021 dan dana BUMDes memang selama ini masuk Silfa, " ujar ketua.
Sedangkan Pj. Kades Tampemadoro Ferdy Bubua mengaku jika dirunya masuk di Desa ini baru Tahun 2023 dan persoalan itu memang sudah ada dan sedang ditangani pihak Inspektorat Poso.
"Persoalan Dana BUMDes yang Rp 80 juta sedang ditangani Inspektorat juga proyek air bersih yang mandek sedang ditangani di sana jadi kita tunggu saja hasilnya, " sebut Kades.
Sementara itu Camat Lage Yullietee Manusama yang datang ke lokasi aksi kepada media ini mengakui ini adalah bentuk ketidakpuasan warga. Ini baik juga agar masyarakat merasa blong menyalurkan aspirasi mereka.
Baca Juga: PT ANA Terus Dukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program CSR
"Ini hanya miskomunikasi saja. Persoalan dugaan penyalahgunaan dana BUMDes dan air bersih sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat termasuk pengembaliannya. Itukan harus berproses dan perlu waktu, sementara warga maunya harus segampang membalikan telapak tangan, " imbuhnya.