METRO SULTENG-Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK) minta penyidik Polda Sulteng menanangkap 112 Kades dan para camat yang diduga ikut kerja sama dengan mantan Bupati Donggala Kasman Lassa dalam Program pengadaan alat Tekhnologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Donggala karena gagal menjalankan program tersebut.
Hal itu disampaikan Rahman Ketua Komisi Cabang (Korcab) LP- KPK Kabupaten Donggala pada Jum'at (23-02/2024) siang.
Menurut Rahman, gagalnya program pengadaan alat TTG dikarenakan barang tersebut tidak dipergunakan di desa hanya disimpan dalam gudang.
"Tidak ada asas manfaatnya di desa barang yang dibelanjakan menggunakan Dana Desa (DD) itu cuma disimpan saja begitu " bebernya.
Selain itu, kata Rahman, para kades yang masih aktif atau yang tidak terpilih lagi harus bertanggung jawab atas barang yang telah dibelanjakan dalam program pengadaan TTG. Begitu juga para camat yang mash aktif atau telah bertugas di dinas lain serta yang sudah pensiun.
Rahman menjelaskan, program pengadaan TTG banyak mengorbankan program prioritas di desa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Padat Karya Tunai (PKT) dan penanganan Covid-19.
Baca Juga: Oknum Caleg di Palu Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, Begini Penjelasan Polda Sulteng
"Tahun 2019 sampai tahun 2020 itu tidak ada pembangunan fisik termasuk pengadaan karena kita dilanda Covid-19 seperti surat edaran dari kementrian" tegas Rahman.
Rahman menegaskan, para kades, camat dan sejumlah pejabat yang mendapatkan fee proyek pengadaan TTG patut diduga ada kerja sama dengan mantan bupati donggala karena ikut menikmati aliran dana tersebut.
Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah kwitansi penerimaan fee maupun transferan melalui rekening yang mengalir ke sejumlah pejabat Pemda Donggala, camat maupun para kades yang memprogramkan pengadaan TTG.(Onco/Metrosulteng)