METRO SULTENG - Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) dan Front Pemuda Kaili (FPK) menggelar unjuk rasa di Mapolda Sulteng, Kamis (6/7/2023), mempertanyakan penanganan dugaan korupsi proyek agribisnis peternakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Buol yang ditangani Polda Sulteng.
Adalah dugaan tindak pidana korupsi pembersihan/penyiapan lahan dan pembangunan kebun hijauan makanan ternak pada kawasan peternakan mini ranch di Desa Air Terang Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dengan nilai kontrak Rp 17.725.000.000.
Baca Juga: Sepekan Dua Warga Tojo Una Una Tewas Dimangsa Buaya, Ini Kronologis Terbaru Korban Seorang Wanita
Terkait hal itu penyidik Tipikor Polda Sulteng telah memeriksa 12 orang saksi.
Kemudian kedua dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat (Pengadaan Ternak Sapi) TA. 2019 dengan Nilai Kontrak Rp7.875.144.000.
Dengan demikian jika di total loss anggaran proyek agribinis peternakan itu mencapai Rp. 25.600.144.000.
Perkara dugaan korupsi agribisnis peternakan itu hilang seiring pergantian Kapolda Sulteng dari Irjen Pol. Rudy Supariadi ke Irjen Agus Nugroho.
Baca Juga: Kapolri Angkat Bicara Soal Ponpes Al Zaytun: Ada Dugaan Penistaan Agama
Bahkan Kapolda Agus sempat meminta datanya ke wartawan saat pertemuan dengan pengurus PWI Sulteng.
Alasannya kasus dugaan korupsi agribisnis peternakan itu tidak dilaporkan kepadanya bersamaan kasus-kasus menarik dan besar lainnya.
“Tolong ya mas dibagi datanya ke saya,” pinta Agus.
Belakangan beredar informasi bahwa kasus tersebut sudah 86 atau dihentikan dengan alasan kerugian negaranya telah dikembalikan oleh para rekanan yang beririsan kasus dugaan korupsi itu.
Makanya Ketua KRAK Sulteng Harsono Bereki dalam orasinya mempertanyakan status kasus dugaan korupsi agribisnis peternakan yang sempat menyita perhatian publik itu.
“Kami minta penjelasan Kapolda Sulteng terkait penghentian pengusutan perkara dugaan korupsi agribisnis peternakan (mini rach – one man one cow) di DKPP Buol itu karena kami dengar hanya dihentikan tanpa SP3,” tegas Harsono dalam orasinya seperti dalam video yang beredar di group whatsApp KRAK dikutip
detaknews, media mitra Metro Sulteng, Jumat.
