Masa akhir kepemlmpinan Presiden Jokowi ini membutuhkan konsentrasi di bidang keamanan juga pertahanan, maka para TNI dan Polri aktif lebih baik fokus pada tugas utama, yakni pertahanan dan keamanan serta keutuhan NKRI.
Disamping itu, menteri yang asalnya purnawirawan TNI dan Polri juga tidak memberi jaminan prestasi. Maka tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menambah jumlah mereka di Kabinet.
Momentum perombakan kabinet bersamaan dengan peringatan dua puluh lima (25) tahun reformasi. Salah satu tuntutan reformasi adalah pencabutan dwifungsi ABRI ( TNI dan Polri).
Maka wujud praksisnya adalah meniadakan peran- peran TNI dan Polri dan purnawirawan dari jabatan- jabatan sipil. Para purnawirawan sejatinya mengambil peran sebagai penopang pemerintah dalam menghadapi berbagai bentuk hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan.
"Pembatasan masa aktif bertujuan untuk memberi kesempatan prajurit istirahat dari tugas dan pelayanannya kepada negara. Maka prajurit yang sudah purnawirawan sebaiknya tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas di pemerintahan," tutup Sutrisno.***
