METROSULTENG — Hingga pertengahan Oktober 2025, anggaran fisik perubahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Morowali belum juga terserap. Padahal, perencanaannya telah rampung dan disetujui dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Morowali pada September lalu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Metrosulteng, nilai anggaran fisik perubahan yang disepakati mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Dana tersebut semestinya digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas sektor pertanian guna meningkatkan sarana pendukung bagi masyarakat.
Namun hingga berita ini diterbitkan, tak satu pun program fisik di dinas tersebut berjalan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar publik terhadap efektivitas pelaksanaan program pertanian di bawah kepemimpinan Bupati Morowali, Iksan B. Abd Rauf.
Baca Juga: Disdikbud Morowali Gelar Bimtek Seni Tradisional untuk Guru SD/MI dan MTs
Tim Metrosulteng mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Dinas Pertanian Morowali, Abd Muttaqin Sonaru, SP, namun hingga berita ini tayang, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi.
Sementara itu, salah satu staf di Dinas Pertanian yang ditemui wartawan membenarkan bahwa program fisik pada anggaran perubahan tahun ini memang belum dapat direalisasikan.
“Untuk kandang ayam, tidak jalan,” ujarnya singkat.
Ia mengungkapkan bahwa penyebab utama tidak terlaksananya pekerjaan fisik tersebut adalah terbatasnya waktu pelaksanaan sejak penetapan anggaran perubahan.
Baca Juga: Prediksi Al-Nassr vs Al-Fateh Liga Saudi Minggu 19 Oktober 2025 Jam 01.00 WIB
“Persoalan waktu,” katanya menegaskan.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya persoalan pada perencanaan teknis dan manajemen waktu di internal dinas. Sebab, jika perencanaan benar-benar matang sebagaimana disampaikan, mestinya proses pelaksanaan dapat segera dimulai begitu APBD Perubahan diketok.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas Pertanian maupun Pemkab Morowali terkait langkah lanjutan terhadap anggaran Rp1,7 miliar yang belum terserap tersebut.
Publik pun menantikan transparansi dan kejelasan penggunaan dana perubahan itu, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa program prioritas sektor pertanian di Morowali terancam hanya tinggal di atas kertas.***
