METRO SULTENG- Gerakan Revolusi Demokrasi Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian Polres Morowali, untuk segera mengungkap dugaan suap, pencairan 100% anggaran proyek Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), agar tidak menjadi bola liar ditengah-tengah masyarakat.
"Kami meminta Polres Morowali untuk segera menjadikan atensi dugaan praktek-praktek melawan hukum pada proyek MDA, agar bisa terungkap seperti apa yang sebenarnya terjadi,"pinta Amrin selaku Ketua Organisasi GRD-KK, Senin (13/1/25).
Amrin menjelaskan, persoalan MDA saat ini telah menjadi polemik. Banyak desas desus yang beredar menyatakan bahwa beberapa kontraktor MDA telah memberikan setoran sebesar 10 hingga Rp15 juta.
Sehingga berdasarkan dugaan tersebut mahasiswa UMI Makassar itu tak ingin praktek korupsi ini menjamur pada birokrasi Pemerintahan Kabupaten Morowali.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Presiden RI Disalurkan di SDN Inpres 2 Toili Banggai
"Ketika persoalan ini di diamkan oleh aparat hukum, besok lusa akan makin banyak perbuatan seperti ini baik itu kepada Masyarakat ataupun kepada kontraktor. Persoalan ini masuk rana pungli yang secara tidak lansung berefek ke kualitas pekerjaan," jelasnya.
"Aparat hukum harus segera memanggil pihak terkait dan jika meman terbukti ada dugaan seperti itu, segera di tindak tegas," kata Amrin kembali berharap.
Baca Juga: Prediksi Goztepe SK vs Kasimpasa, Liga Super Turki, Selasa 14 Januari 2025, Pukul 00.00 WIB
Amrin sendiri sangat penasaran dengan kejadian pada proyek MDA ini, apakah benar terjadi, kemana aliran dananya dan siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
Sementara itu, selaku leading sektor Bidang Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) Sekretariat Pemkab Morowali telah berkali-kali dikomfirmasi oleh awak media namun belum memberikan jawaban yang jelas. Begitupun dengan PPK Proyek H. Husban.***
