METRO SULTENG - Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024 sekitar 68 hari lagi. Masyarakat Sulteng yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota akan menggunakan hak pilihnya pada November mendatang.
Jelang penetapan calon dan pencabutan nomor urut, ada aroma intimidasi terhadap ASN di Sulteng menyeruak. Siapa pelaku intimidasi itu?
Tim pemenangan Bersama Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BerAmal) mengklaim adanya dugaan intimidasi terhadap ASN menjelang penetapan pasangan cagub-cawagub Sulteng.
Modusnya, ASN diintimidasi lalu diarahkan pejabat atau pimpinan tempat mereka bekerja. Mereka diminta memilih pasangan calon (paslon) tertentu di Pilgub Sulteng November mendatang.
"Ada indikasi seperti itu. Kami menerima laporan dari sebagian besar sahabat dan teman ASN, karyawan/karyawati BUMD, guru serta tenaga honorer yang merasa tidak nyaman dengan gaya-gaya intimidasi semacam ini," ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan BerAmal, Shauqi Husen Maskati, Rabu (18/9/2024).
Shauqi dan timnya masih mengumpulkan laporan-laporan yang masuk. Dimana saja intimidasi terjadi, semua akan didata. Setelah data lengkap, tim hukum BerAmal melakukan kajian.
Politisi PPP itu mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan baik level provinsi, kabupaten dan kota se-Sulteng, untuk tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengintimidasi ASN demi kepentingan politik.
Tindakan tersebut jika terbukti, justru bisa merugikan kandidat. Sanksinya ada. Bahkan berpotensi didiskualifikasi dari peserta Pilgub Sulteng.
"Mereka diancam akan dinonaktifkan atau dinonjobkan dari jabatannya, jika tidak memilih calon gubernur yang diarahkan. Ini adalah pelanggaran berat," ungkap Shauqi.
Intimidasi dilakukan saat apel atau rapat terbatas, serta melalui pesan berantai grup Whatsapp internal kantor pemerintahan.
Diketahui, tahapan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan KPU pada 22 September 2024 mendatang.
Shauqi meminta Bawaslu Sulteng aktif mengawasi dan mencegah segala potensi pelanggaran termasuk di lingkungan pemerintahan yang mestinya netral di Pilkada 2024.
"Bawaslu sampai jajaran ke bawah segera mengawasi hal ini dan mengantisipasi agar tdk terjadi abuse of power. Karena sebentar lagi kita akan menggelar Pilkada serentak 2024," tandas politisi PPP itu. (*)
