METRO SULTENG — Sebanyak sembilan juru parkir (jukir) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, terjaring razia pada Kamis, 13 Juni 2024. Razia dilaksanakan Tim Satgas Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Parkir Kota Palu di bawah kendali Dinas Perhubungan.
Para juru parkir yang terjaring razia terancam dikenakan sanksi hukuman atau denda sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu Nomor 6 Tahun 2023.
Baca Juga: ART Minta Laporan Kasus Dana Hibah KONI di Daerah Ditarik Kejagung, Termasuk Sulteng
Namun, langkah tegas Pemerintah Kota Palu itu justru mendapat kritikan dari Abdul Rachman Thaha (ART), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
ART menyatakan kurang sependapat dengan pendekatan penertiban parkir Pemerintah Kota Palu di bawah kepemimpinan Wali Kota Hadiyanto Rasyid.
Menurut ART, sanksi kurangan badan atau denda yang diterapkan tanpa pembinaan terlebih dahulu tidak adil. Karena juru parkir umumnya berasal dari masyarakat kecil. Itu bukan memberi solusi, tapi justru menambah masalah bagi mereka.
“Nanti zholim jadinya. Juru parkir ini masyarakat kecil. Mereka perlu dibina dan diberi peringatan dulu. Proses hukum itu pilihan terakhir,” ujar ART - sapaan karibnya via ponselnya Kamis malam (13/6/2024).
Baca Juga: Ketua KONI Sulteng akan Diberhentikan, Gubernur Sulteng: Saya Segera Bersurat ke KONI Pusat!
Pendekatan pembinaan atau dibuatkan perjanjian tertulis akan lebih bijak dan mengayomi, dibanding langsung dijatuhkan sanksi. Apalagi keberadaan juru parkir di Kota Palu saat ini belum sampai pada kategori darurat.
“Kalau pun ada parkir liar, menurut saya masih bisa dikendalikan. Cukup dibina dulu,” tambahnya.
Senator kelahiran Palu 17 September 1979 ini khawatir langkah pemerintah kota yang bersikeras memproses hukum juru parkir liar, dapat memicu gejolak di masyarakat.
Baca Juga: Dikabarkan Jadi Menko Polhukam, Senator ART: Presiden Sudah Tepat Memilih Hady Tjahjanto
"Saya akan berikan pembelaan jika pemerintah kota tetap melanjutkan proses hukumnya. Pemkot Palu mesti mengambil pendekatan yang lebih proporsional dan mengutamakan pembinaan," pinta ART. ***
