METRO SULTENG- Sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Morowali, Sulteng mengecam keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu gamping yang masih berstatus Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tapi sudah mendatangkan sejumlah alat berat secara diam-diam.
Organisasi itu ialah Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD-KK Morowali), Komite Literasi Kerakyatan Morowali (KLK-M) dan Aliansi Masyarakat Desa Geresa dan Laroue atau Gelar.
Baca Juga: Madiana Akan Bongkar Aliran Dana Website Yang Mengalir Ke Pejabat Pemda Maupun Oknum Penegak Hukum
Keberadaan IUP pertambangan itu sejak awal ditolak keras oleh Masyarakat Laroue dan Geresa, Kecamatan Bungku Timur.Hal ini disinyalir dapat menberikan dampak besar bagi masyarakat, khususnya dari segi lingkungan, kenyamanan dan terganggunya mata pencaharian.
Naasnya, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disinyalir tidak merespon kekhwatiran warga di dua desa ini. Parahnya lagi, pihak perusahaan disinyalir diam-diam memasukan alat-alat berat melalui jalan tani pada malam hari.
Tindakan kucing-kucingan ini lansung menuai aksi protes dan penolakan oleh warga setempat. Menurut keterangan Ketua GRD KK-Morowali Amrin, pada pukul 17.46 WITA pihak perusahaan ditemani Pemerintah Desa mendatangkan alat berat dan lansung dibawah ke lokasi perkebunan di wilayah WIUP.
"Kawan-kawan Aliansi mendapat kabar Pada pukul 17.46 WITA, bahwa pihak perusahaan ditemani beberapa Pemerintah Desa telah mendatangkan alat berat dan langsung menuju lokasi WIUP dengan diam diam, melintas mengunakan jalan tani masyarakat Desa Laroue," jelas Amrin kepada Metrosulteng, Minggu (26/5/24).
Baca Juga: Survei SMRC, Darmin Sigilipu akan Jadi Lawan Kuat Verna Inkiriwang di Pilkada Poso 2024
"Warga pun geram," kata Amrin. Olehnya pada malam hari itu, warga melakukan aksi penolakan karena pihak perusahaan lagi-lagi memaksakan alat berat masuk ke wilayah perkebunan masyarakat setempat, yang sejak awal sudah menolak segala aktivitas tambang di wilayah tersebut.
"Atas tindakan inilah kami kembali melakukan aksi untuk mendesak pihak perusahaan segera mengeluarkan alat mereka dari desa laroue dan kepada Instansi terkait untuk memulangkan alat tersebut tanpa syarat, tiga unit alat berat yang diturunkan malam hari ini harus segera keluar dari desa laroue hal ini sesuai permintaan masyarakat setempat,"ujarnya.
Alhasil, penolakan itupun direspon oleh pihak perusahaan tepat pada pukul 02.10 WITA dini hari, ketiga alat berat tersebut terpaksa harus ditarik kembali alias dipulangkan. Pihak aparat TNI dan Polri menjaga ketat kegiatan tersebut.
Pria yang mengejar pendidikan di fakultas UMI Makassar itu berharap, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil sikap tegas mencabut IUP-IUP yang berada di Desa Laroue dan Geresa. Karena menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah keberpihakan pemerintah bukan menjadikan masyarakat sebagai korbang investasi.
"jika dalam waktu dekat pemerintah tidak mengambil tindakan pada saat aksi aksi sebelumnya maka aksi penolakan yang lebih besar akan kami lakukan," tutup Amrin.***
