METRO SULTENG - Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo, harus menyiapkan diri dari sekarang dalam menyambut perpindahan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Perpindahan IKN diharap berdampak terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah di luar Jawa. Yang akhirnya akan meningkatkan share terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasionalnya seperti harapan dari visi dan misi IKN baru. Namun, kesemuanya itu, berpulang kepada kesiapan dan kemauan dari daerah masing masing.
Demikian disampaikan Dr Ir Hasanuddin Atjo, tenaga ahli Kemenko Maritim dan Investasi RI, dikutip media ini dari media sosial Facebook @Hasanuddin Atjo miliknya, Rabu malam (7/9/2022).
Perpindahan, kata Hasanuddin, pastinya disambut gembira oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama dari wilayah Indonesia Timur. Karena perpindahan berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang masih timpang, antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Tampak dalam peta posisi atau letak Sulteng dan Gorontalo, tepat berhadapan dengan Kalimantan Timur. (foto: dok Hasanuddin Atjo)
"Ketimpangan ini dapat dilihat share pulau terhadap pembentukan PDB. Tahun 2021, kontribusi pulau Jawa terhadap PDB yaitu 57,89%. Diikuti Sumatera 21,70% dan Kalimantan 8,25%, serta pulau Sulawesi 6,89 %. Sedangkan Bali-Nusa Tenggara hanya 2,78%, tidak jauh berbeda dari kontribusi Maluku-Papua yang sebesar 2,49%,"tulis mantan pejabat Pemprov Sulteng ini.
Baca Juga: Warga Soroti Aktifitas PT PDS di Luwu Timur, Truk Tambang Melintasi Jalan Beton Pelabuhan Waru-Waru
Secara teknis, tulis Hasanuddin, IKN direncanakan berpindah secara resmi di akhir 2024. Dan pada 2023, beberapa lembaga mulai berpindah. Bahkan digadang-gadang, upacara peringatan hari kemerdekaan RI tahun 2024 akan dipusatkan di IKN baru.
"Hari Senin, 29 Agustus 2022, saya diundang menjadi salah satu narasumber dialog khusus di RRI terkait Kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo sebagai penyangga IKN Nusantara, di Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,"ungkapnya.
Baca Juga: RDP Pembebasan Lahan Proyek Pantai Matano Morowali Buntu, Dinas Perumahan Minta Waktu Selasa Depan
"Dialog khusus ini diprakarsai oleh sindikasi RRI Palu dan RRI Gorontalo. Mengusung tema Pembangunan Regional Gorontalo dan Sulawesi Tengah menghadapi IKN baru di Kalimantan Timur. Host-nya Taufik Usman dari RRI Gorontalo, dan Nita Surbakti dari RRI Palu,"kata Hasanuddin.
Selain dirinya, narasumber yang tampil antara lain Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir, Penjabat Gubernur Gorontalo Ir Hamka. H. Noer.
Narasumber lainnya Dr Ir Gusnar Ismail, tokoh Publik dan Pengkaji di Lemhanas RI, serta Jemy Yusuf Wakil ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.
Sejumlah catatan penting lahir dari dialog itu, dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kedua daerah, Sulteng dan Gorontalo.
Kedua daerah ini, dinilai memiliki posisi yang strategis karena letaknya berhadapan dengan IKN. Sehingga berpeluang menjadi penyangga pangan dan kebutuhan tenaga kerja bagi IKN.
Menjadi penyangga IKN dalam hal penyediaan pangan serta tenaga kerja, sebut Hasanuddin, kedua daerah harus adaptif, update serta inovatif terhadap konsep pengembangan IKN baru. Karena konsepnya, didesain jauh berbeda dibanding konsep pengembangan ibukota Jakarta sebelumnya.
Apa konsep IKN? Yakni Smart City dan Green City. Dua ini menjadi konsep pengembangan IKN baru, sehingga tatakelola pemerintahan, ekonomi, sosial serta lingkungan, sudah berbasis digital dan ramah lingkungan.
Keberadaan ruang terbuka hijau, dan mengurangi penggunaan fosil
energi, menjadi salah satu tujuan IKN baru. Ini bermuara kepada konsep pola hidup sehat termasuk penyediaan pangan. Dan kesemuanya ini, akan menjadi nilai lebih yang sekaligus menciptakan daya tarik dan daya saing IKN.
"Karena itu, pengembangan SDM ASN di Sulteng maupun Gorontalo, harus diarahkan kepada sistem yang berorientasi integrasi digital dan mekanisasi,"tekan Hasanuddin.
Pendidikan vokasi juga harus menjadi salah satu prioritas agar mampu melahirkan tenaga kerja yang bisa bersaing di IKN.
Pengembangan sektor pangan, lanjut Hasanuddin, harus diadaptasikan dengan cara-cara baru. Mengintegrasikan digital dan mekanisasi yang bermuara kepada industrialisasi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dan ini menjadi bagian dari pengembangan green ekonomy Indonesia sebagai pesan SDGs, Sustainnable Development Goals 2015-2030.
"Sulawesi Tengah dan Gorontalo tidak hanya sebatas berperan sebagai penyangga, juga bisa berperan strategis sebagai "jembatan penghubung" antar wilayah timur, dalam hal ini Papua, Maluku dan sekitarnya dengan IKN"tulisnya.
Tol laut menurutnya, yang diintegrasikan dengan Tol darat menjadi salah satu kunci jika ingin mengambil peran sebagai jembatan penghubung. ***
