• Jumat, 7 Oktober 2022

90 Perusahaan Tambang Belum Setor Pajak Hingga Rp 1 Triliun

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 22:01 WIB
Tambang Batu Bara (FOTO: IST)
Tambang Batu Bara (FOTO: IST)

METRO SULTENG-Ditengah melonjaknya harga komoditas, Kementerian Keuangan mencatat masih ada 90 perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya dalam pembayaran iuran produksi kepada negara. Padahal dari sana terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta saat ini pihaknya memiliki joint program dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk melakukan joint analysis bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat perilaku wajib bayar PNBP.

Baca Juga: Kapolri Terbitkan Telegram Khusus Mutasi Besar Semua yang Terlibat Kasus Penyelidikan Kematian Brigadir J

Baca Juga: BIN Buka Dapur Umum Dilokasi Bencana Banjir Bandang Torue Parigi Moutong

Lewat joint analysis ini dengan DJBC dan DJP tahun lalu, terdapat tambahan penerimaan dari upaya ekstra yang cukup signifikan bahkan sampai Rp 100 miliar," jelas Isa dalam media briefing, Kamis (4/8/2002) dikutip CNBC Indonesia.

Isa menjelaskan, dalam pengumpulan kewajiban bayar untuk piutang, melihat bahwa terdapat pengumpulan dari pelaku usaha yang tidak lancar membayarnya.

Oleh karena itu, Kemenkeu pun melakukan automatic block system, yang juga dalam hal ini melibatkan K/L lainnya untuk mengintegrasikan data.

"Misalnya di KLHK masih punya utang ke negara, ditagih tidak bayar-bayar. Sementara kita tahu punya kegiatan izin dari Kementerian ESDM dan bisa menghubungkan Kementerian KLHK," jelas Isa.

"Saat mereka mau membayar royalti tidak bisa bayar, di blocking. Mereka baru bisa membayar kalau kita minta mereka membayar utang di KLHK. Dengan tidak membayar royalti tersebut, mereka gak bisa kapalkan barang tambang mereka atau kirim ke luar negeri," kata Isa melanjutkan.

Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan DJA Kemenkeu, Kurnia Chairi menambahkan, berdasarkan integrasi data tersebut Kemenkeu bersama Kementerian ESDM dan KLHK menemukan adanya 800 perusahaan yang memiliki kewajiban bayar setoran dari berbagai sektor.

Halaman:

Editor: Subandi Arya

Tags

Terkini

Batik Nambo, Salah satu Produk Unggulan di Tanah Babasal

Jumat, 30 September 2022 | 15:16 WIB

HUT ke-44 Kota Palu, Swiss-Belhotel Ada Promo Harga Nih

Selasa, 27 September 2022 | 09:17 WIB
X