MBG Berdampak, Modelling Dibenahi Agar Pencapaian Sasaran Maksimal

Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo

Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dimulakan tanggal 6 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun, mulai memperlihatkan dampaknya.

Permintaan beras, daging ayam, telur, ikan dan sayur mayur, buah-buahan hingga bahan yang terkait keperluan memasak, meningkat pada seluruh wilayah hingga ke perdesaan.

Program ini membuat para petani, peternak dan nelayan mulai tersenyum dikarenakan produk mereka lebih cepat terserap dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang biasa mereka terima.

Baca Juga: Kepala BGN Minta Tambahan Anggaran Rp28,63 Triliun untuk MBG hingga Akhir 2025, Janji Lunasi Gaji Telat Petugas Minggu Ini

Berdasar laporan BPS Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan sebagai salah satu instrumen mengukur kesejahteraan petani dan nelayan memberi indikasi trend yang bergerak dan meningkat pada 2025.

NTP sepanjang 2024 berada pada kisaran antara 116 - 118 %. Selanjutnya tahun 2025 meningkat menjadi 122 -124 %, memberi indikasi bahwa indeks harga yang mereka terima (it) lebih tinggi dari indeks harga yang dibayarkan (ib) atau dibelanjakan.

Pada satu sisi, program ini meningkatkan permintaan kebutuhan dan harga pangan. Namun pada sisi lain mulai mengganggu stabilitas harga yang berdampak terhadap naiknya inflasi pada sejumlah daerah. Kondisi ini mesti jadi salah satu catatan perbaikan modelling.

Inflasi yang tidak bisa terjaga akan menghambat program lain yaitu penurunan angka kemiskinan maupun stunting yang juga menjadi salah satu fokus dan prioritas Presiden Prabowo untuk dibenahi agar bisa diturunkan.

Baca Juga: MBG Mulai Memberi Dampak Ekonomi Namun Inflasi Bisa Bergejolak, Gubernur Anwar Hafid Optimis dan Gagas KPR

Selain itu, muncul masalah baru yang bisa jadi masalah serius apabila tidak segera diantisipasi. Kasus keracunan makanan pada beberapa titik meski presentasenya kecil, akan menjadi catatan untuk dibenahi.

MBG sebagai program yang baru, wajar bila menghadapi sejumlah kekurangan dalam implementasi modellingnya. Kekurangan tersebut harus diolah menjadi masukan bagi perbaikan modelnya.

Tiga komponen utama terkait modelling tersebut. Pertama, pemberdayaan masyarakat dalam memproduksi pangan (swasembada dan ketahanan pangan) yang juga menjadi prioritas Presiden.

Sumber dana untuk program tersebut tersedia pada APBN, APBD, dana desa dan dana CSR. Belum lagi yang tersedia pada perbankan, sehingga modal bukan lagi jadi alasan untuk tidak dikembangkan.

Baca Juga: Tidak Terjebak Akuntabilitas dan WTP, Daerah Mesti Fokus pada Perbaikan Fiskal