Tantangan yang dihadapi bagaimana memanfaatkan alokasi dana tersebut secara terencana yang berujung pada outcome, tidak lagi sekedar output base yang selama ini jadi ciri progran pemberdayaan.
Kedua, distribusi pangan (rantai pasok maupun rantai dingin) merupakan tahapan yang tidak kalah strategis. Mahalnya ongkos distribusi pangan bisa mempengaruhi pencapaian sasaran MBG.
Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan. Strategi pengembangan pangan yang berbasis cluster pulau besar dapat menjadi pertimbangan, untuk jangka menengah dan panjang, agar ongkos untuk distribusi dapat ditekan.
Ketiga, keamanan pangan menjadi tuntutan. Tidak saja dari dalam negeri, tetapi juga secara global. Agenda SDGs (Sustainable Development Gosls) yang berakhir tahun 2030 menuntut keamanan pangan sejak tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan.
Karakter sejumlah pangan mudah rusak, seperti daging, Ikan, sayur dan buah, perlu penanganan spesifik melalui cold chain system ( sistem rantai dingin). Implmentasi sistem ini perlu energi listrik agur suhu penyimpanan bisa diatur.
Baca Juga: Fiskal Daerah Terbelenggu Karena Program Asal Jadi, Alarm Keras Perlu Disikapi
Ketersediaan listrik menjadi pekerjaan rumah tambahan agar mutu bahan baku tetap terjaga. Sangat tidak efisien setiap harinya para vendor harus berbelanja. Minimal mereka memiliki stok untuk satu minggu ke depan.
Tahun 2026 alokasi anggaran MBG menimgkat hampir lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Angkanya naik cukup fantastis menjadi Rp 335 triliun, atau hampir 10% APBN tahun 2026, tunjukkan keseriusan dari Pemerintah bahwa Negara yang kuat dan maju harus ditopang SDM berdaya saing.
Kompleksitas MBG tahun 2025 mesti menjadi referensi berharga perbaikan model. Kreatifitas (ide menemukan cara) dan inovasi (eksekusi dari cara), menjadi kata kunci mengurai problematik MBG tahun 2025 dalam program pemberdayaan memproduksi pangan, sistem distribusi dan keamanan pangan.
BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) dengan nakhoda barunya dari dunia kampus dinilai bisa memainkan peran sebagai integrator antara akademisi dan praktisi (dunia riset dan dunia usaha), untuk melahirkan modelling yang lebih baik dan implementatif serta berorientasi outcome.
Baca Juga: Udang Beku untuk Ekspor Terkontaminasi Radioakif, DPR Pertanyakan Keamanan Konsumsi Dalam Negeri
BRIDA (Badan Riset Inovasi Daerah) diharapkan berperan sebagai integrator antara dunia kampus dan usaha, merekayasa modelling yang telah dibuat secara nasional disesuaikan dengan kondisi daerah agar deviasinya bisa diperkecil.
Diharapkan semua daerah mampu melahirkan inovasi penyelenggaraan MBG yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM, bergeraknya ekonomi hingga perdesaan serta target ketahanan dan swasembada pangan.
Terakhir diperlukan regulasi baru mebdukung suksesnya program MBG. Regulasi itu, adalah bagaimana tatakelola penyelenggaraan dari MBG, standar mutu dan keamanan pangan, dan regulasi khusus pengadaan barang dan jasa pro UMKM, serta peraturan bersama integrasi data. (*)
