MBG Bisa Kejar Ketertinggalan Ekonomi RI Jika Meniru Brazil Gunakan Bahan Pangan dari Petani Lokal

photo author
- Sabtu, 1 November 2025 | 17:34 WIB
Sertifikasi dapur MBG atau SPPG akan ditangani oleh lembaga resmi termasuk Komite Akreditasi Nasional. (indonesia.go.id)
Sertifikasi dapur MBG atau SPPG akan ditangani oleh lembaga resmi termasuk Komite Akreditasi Nasional. (indonesia.go.id)

METRO SULTENG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap potensi nilai ekonomi besar di balik program tersebut.

Zulhas menilai, program ini bukan sekadar intervensi gizi, melainkan peluang besar bagi ekonomi nasional jika seluruh bahan pangan disuplai dari dalam negeri.

Dalam acara Indonesia Fintech Summit 2025 di Jakarta, pada Sabtu, 1 Oktober 2025, Zulhas menyebut potensi nilai tambah MBG bisa mencapai Rp86,35 triliun per tahun.

Baca Juga: Sore Ini, Ada Festival Musik Senja di Pelabuhan Lama Donggala

Angka itu, menurutnya dapat dihitung berdasarkan kebutuhan pangan untuk jutaan anak dan ibu hamil penerima manfaat.

“Perlu potongan ayam 82,9 juta, potongan ikan, sayur, dan buah. Bayangkan dampak ikutannya,” kata Zulhas.

Ia menegaskan, rantai pasok yang melibatkan petani dan pelaku usaha lokal akan membuka lapangan kerja sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, Zulhas menuturkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

“Program ini akan menimbulkan dampak ikutan ekonomi kerakyatan yang luar biasa,” ujarnya.

Baca Juga: Kadis Pendidikan Morowali Ungkap Akar Masalah Gagalnya 718 Mahasiswa Dapat Beasiswa: Anggaran Sudah Tertutup Sebelum Saya Masuk

Zulhas menilai gizi yang baik akan meningkatkan kemampuan berpikir generasi muda dan memperkuat daya saing manusia Indonesia.

Berkaca dari hal itu, terdapat paparan nilai ekonomi RI yang mengiringi perjalanan Program MBG.

Rincian Nilai Ekonomi MBG dan Tantangan Pasokan

Dalam paparannya, Zulhas menjabarkan rincian nilai ekonomi MBG.

Menko Pangan itu menjelaskan, pemerintah membutuhkan telur sekitar 368 ribu ton per tahun senilai Rp11 triliun, ikan 415 ribu ton setara Rp17,85 triliun," papar Zulhas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Subandi Arya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X