METRO SULTENG - Temuan banyaknya Pemda, Pemkot dan Pemprov di sejumlah daerah yang mengendapkan anggaran di Bank bikin Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa geleng-geleng kepala. Ia kembali menyoroti rendahnya serapan anggaran di daerah.
Purbaya mendapatkan laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengungkapkan masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan belum digunakan untuk pembangunan.
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025, Tito menyebut total simpanan kas Pemda yang mencapai Rp215 triliun.
Dari jumlah itu, Rp64 triliun berada di tingkat provinsi, Rp119 triliun di kabupaten, dan Rp30 triliun di kota. DKI Jakarta tercatat memiliki saldo tertinggi sebesar Rp19 triliun lebih.
Menurut Tito, masih banyak kepala daerah yang menahan pencairan anggaran karena alasan teknis dan birokratis.
“Banyak juga rekanan yang tidak mau mengambil uangnya dulu, mereka akan mengambilnya di akhir tahun. Ada juga kepala daerah yang mau mengganti kepala dinasnya, sehingga uangnya ditahan dulu,” ujar Tito.
Kondisi ini lantas disorot oleh Purbaya. Menkeu RI itu menilai, lambatnya perputaran uang di daerah berpotensi menahan laju ekonomi nasional.
Purbaya mengingatkan, Pemda perlu segera menggerakkan dana tersebut agar ekonomi masyarakat berputar lebih cepat.
Menkeu pengganti Sri Mulyani itu mencatat, hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka itu turun 13,1 persen dibanding tahun lalu.
Baca Juga: Satgas PKH Temukan Dugaan Pelanggaran PT DSMI di Kawasan Hutan Morowali
“Dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Purbaya.
Belanja Daerah Tersendat, Ekonomi Ikut Melambat
Purbaya menjelaskan, belanja modal menurun lebih dari 31 persen, sedangkan belanja barang dan jasa turun 10,5 persen. Hal ini menjadi bukti lambatnya eksekusi anggaran yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah juga menurun 10,86 persen akibat turunnya pajak daerah dan dividen BUMD.
