METRO SULTENG - Direktur sekaligus owner PT Raja Boga Jaya Nusantara, I Putu Restu Wiana, menemui Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid di Kota Palu, Selasa 29 April 2025.
Pertemuan singkat di ruang VIP Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu itu berlangsung hangat dan penuh keakraban.
PT Raja Boga Jaya Nusantara merupakan perusahaan asal Pulau Dewata, Bali. Perusahaan ini akan ekspansi ke Sulteng dengan membuka cabang.
Baca Juga: Dukung Gubernur Anwar Hafid Perjuangkan DBH Tambang, ART: Sulteng Butuh Keadilan
Perusahaan ini bergerak di bidang daging beku maupun daging segar. Mereka memproduksi dan melakukan distribusi daging non halal. Berdasarkan pengalaman, sasaran pelayanan perusahaan meliputi industri, hotel dan restoran.
Khusus di Sulteng, PT Raja Boga akan melayani kebutuhan daging di kawasan industri, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Saat bertemu Gubernur Anwar Hafid, Direktur PT Raja Boga ditemani Ketua Relawan Semeton Provinsi Sulawesi Tengah, Putu Eddy Tangkas Wijaya.
Baca Juga: Calon Pejabat Pemprov Sulteng Tes Wawancara, Gubernur dan Wagub Turun Tangan
Pertemuan hari itu juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus.
Kepada Gubernur Sulteng, Restu berharap dukungan untuk membuka cabang baru di Sulteng. Pihaknya siap melayani kebutuhan daging segar di kawasan industri.
Gubernur Anwar Hafid menyambut baik rencana tersebut. Ia meyakini kehadiran PT Raja Boga akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal yang tak kalah penting, dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Bertemu Wamen Investasi, Bahas Rencana Pengembangan Investasi di Barat Sulteng
"Selain memenuhi kebutuhan daging berkualitas di sektor industri, investasi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," kata Anwar Hafid optimis.
Ketua Relawan Semeton, Putu Eddy Tangkas Wijaya, menegaskan omitmen mereka untuk mendukung upaya investasi yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah. (*)
