METRO SULTENG - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengumpulkan korporasi industri yang bergerak di pertambangan nikel dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, pada Kamis (24/4/2025).
Pertemuan dengan korporasi tersebut berlangsung di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng di Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu.
Anwar Hafid menyampaikan, dunia luar telah tahu bahwa Sulteng merupakan salah satu daerah di Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar. Sejumlah kekayaan mineral tambang lainnya juga ada di perut bumi Sulteng.
Baca Juga: Sulteng Siap Buka Kerja Sama Global, Termasuk dengan Ceko
"Namun dibalik semua ini, persentase kemiskinan kita masih berada di atas 11 persen. Ini paradoks (kontradiksi) yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah dan ‘teman-teman’ industri tambang, khususnya dari Morowali dan Morowali Utara," kata Anwar Hafid di hadapan pelaku tambang.
Ia berharap pelaku usaha pertambangan dan industrinya, berperan dalam menyelesaikan paradoks Sulteng ini.
"Saya harap teman-teman bisa mengambil peran dalam program-program BERANI lewat CSR dan Community Development perusahaan,” ujar Gubernur Sulteng dengan mimik serius.
CSR sektor tambang, kata Anwar, sebisa mungkin dialokasikan untuk pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak Sulteng yang cerdas hingga kuliah di luar negeri.
Bahkan, ia menantang perusahaan agar membangun rumah sakit bertaraf internasional, supaya masyarakat Sulteng tidak perlu berobat ke luar daerah maupun ke luar negeri.
Baca Juga: Anwar Hafid Ingin Kabinetnya The Right Man on The Right Place, Person Job Fit Digelar 17 April 2025
Pembangunan dua sektor vital ini merupakan tanggung jawab moral perusahaan, untuk ikut menyejahterakan masyarakat atas sumber daya alam yang sudah dikelola di Sulteng.
“Walau habis nikel kami, tapi bapak (perusahaan tambang) sudah mewariskan SDM kepada kami,” tegasnya menambahkan.
Perusahaan juga diminta transparan mengenai jumlah alat berat dan kendaraan di lingkar tambang. Supaya potensi pajak BBM-nya terpantau untuk penghasilan PAD.
"Pemasukan pajak BBM dari banyaknya perusahaan tambang di Sulteng, hanya menyentuh 300 miliar per tahun. Ini belum maksimal," kata gubernur.
Padahal Provinsi Kalimantan Timur sebagai perbandingan, mampu meraup setoran pajak hingga 7 triliun per tahun dari pajak BBM. Perbedaannya seperti jarak langit dan bumi.
