Oleh: Dr.Hasanuddin Atjo
Rabu pagi, tanggal 16 April 2025, saya berada di ruang tunggu bandara udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, menunggu panggilan boarding pesawat Lion Air tujuan bandara udara Internasional Jokyakarta Kulonprogo, DI Jogyakarta.
Seperti biasanya, masuk berita secara otomatis ke android saya, karena telah diformat sebelumnya. Pada intinya bahwa Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan wakilnya Reny Lamadjido akan menggelar Person Job Fit bagi seluruh pejabat eselon 2 defenitif dan pelaksana tugas, dimulakan pada hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025.
Sebagai warga Sulteng yang lahir dan sempat berkarir di provinsi nyiur melambai ini, selama 13 tahun pada jabatan eselon 2, merasa terpanggil mengulas pentingnya Job Fit bagi perbaikan satu tata kelola birokrasi yang lebih baik bagi daerah yang berpenduduk pada tahun 2024 sebanyak 3,15 juta jiwa.
Baca Juga: WFA, Fenomena Global yang Perlu Disikapi untuk Tata Kelola Birokrasi yang Murah, Cepat dan Efisien
Salah satu persoalan mendasar bagi provinsi terluas di Pulau Sulawesi ini adalah anomali pertumbuhan ekonomi. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,89 persen diatas pertumbuhan nasional sebesar 5, 03 persen. Dan menobatkan daerah ini menjadi tiga besar tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Sementara itu kemiskinan dan stunting masih tinggi, berada diatas nasional. Tahun 2024 kemiskinan daerah bergaris pantai sekitar 6.653,31 km dan jumlah pulau sebanyak 1.604 buah adalah sebesar 11, 04 % (Nasional 8,57 %) dan stunting tahun 2023 sebesar 27,20 % (Nasional 21,50 %).
Selain itu kapasitas fiskal dari daerah penghasil nikel terbesar di Indobesia ini juga tergolong rendah. Pertumbuhan antar 17 sektor dan antar kabupaten dan kota juga masih jomplang. Ditambah adanya kebijakan pemangkasan anggaran tahun 2025 oleh Pemerintah Pusat sebesar 250 miliar rupiah ikut menambah beban.
Job Fit itu antara lain bertujuan menemukan pejabat eselon defenitif atau pelaksana tugas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan era digital dan global yang saat ini sedang berlangsung dan menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik, antara lain kecepatan.
Harapannya, agar program 9 BERANI dari pasangan Anwar - Reny bisa direalisasikan guna mewujudkan visi Sulteng maju dan berkelanjutan. Menggapai visi ini, sudah tentu dimulai dengan perbaikan kapasitas pejabat eselon agar tata kelola birokrasinya sesuai dengan yang diharapkan.
Baca Juga: Culture Change, Modal Dasar Perbaikan Tata Kelola Birokrasi Bagi Terwujudnya Program 9 BERANI
Secara umum ada tiga kategori atau cluster hasil gelarJob Fit itu nantinya. Jika meminjam istilah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, maka akan didapatkan tiga kategori atau cluster.
Pertama adalah cluster WTP (wajar tanpa pengecualian). Artinya kompetensi dalam hal ini pengetahuan, ketrampilan dan karakter dari pejabat atau pelaksana tugas tersebut telah sesuai dengan yang menjadi kebutuhan.
Pejabat dengan status seperti ini, pada umumnya mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) nya berdasar ketentuan yang berlaku. Tidak banyak minta petunjuk kepada atasan yang tidak perlu. Tidak terbiasa mencari cari muka.
Kelompok ini umunya bekerja secara profesional, berorientasi kolaborasi dan outcone based. Mereka inilah yang biasa kita dengar dengan sebutan "The Right Man on The Right Place". Maksudnya penempatan orang yang tepat pada posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi.
