Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo
Pemerintah Daerah yang baru, periode 2025 - 2030, diharap bisa memberi warna tersendiri dan hasil yang lebih baik bagi penyelengaraan tata kelola untuk kurun waktu lima tahun mendatang.
Pasalnya pelantikan serentak Gubernur, Bupati dan Walikota pada 20 Februari tahun 2025 diharapkan bisa memperkuat sinegitas ketiganya, dalam penyusunan program daerah yang akan diselaraskan dengan Asta Cita Presiden.
Keberhasilan tata kelola antara lain dapat diukur dari berbagai indikator. Diantaranya adalah akuntabilitas dan transparansi; kualitas belanja; serta efisiensi penggunaan anggaran. Inilah yang menjadi tantangan dan harapan ditengah anggaran terbatas dan target Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Udang Indonesia Bisa Bersaing di Pasar China, Mutu Udang dan Komitmen Menjadi Kritikal Poin
Tata kelola yang baik, dinilai membantu mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pada sejumlah kasus, visi dan misi sudah baik, namun dalam implementasi terjadi banyak penyimpangan sehingga terget-target yang telah ditetapkan sulit direalisasikan.
Kegagalan sebuah tata kelola ditengerai menjadi penyebab utama tidak tercapainya visi dan misi pemerintah daerah. Tata kelola, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan sinergitas antara Gubernur, Bupati dan Walikota bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Retreat Magelang ala Presiden Prabowo bagi Kepala Daerah yang baru dilantik merupakan proses penyatuan pemikiran bahwa Asta Cita Presiden dan Visi-Misi Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan satu garis, satu kesatuan yang terkait satu dengan lainnya.
Baca Juga: Amirudin dan Sulianti Berebut Bupati Banggai, MK Putuskan PSU Pilkada Banggai di Dua Kecamatan
Harapannya bahwa target yang telah ditetapkan pada tingkat nasional, harus dudukung oleh target pada tingkat daerah, dan selanjutnya diharap menjadi modal dasar yang berharga untuk terwujudnya Indonesia Emas.
OPD sebagai pembantu kepala daerah memiliki peran strategis mewujudkan visi dan misi para kepala daerah. Penempatan kepala OPD diharapkan lebih kepada mempertimbangkan kompetensi dan diikuti oleh syarat lain seperti bersih dan memiliki karakter kolaboratif.
Baca Juga: Prabowo Kunjungi Tambak Ikan Nila Salin di Karawang, Cek Potensi Bahan Makan Bergizi Gratis
OPD SEBAGAI PEMBANTU
Kriteria yang telah disebutkan diatas berkorelasi kuat dengan tuntutan pada kepala OPD yang harus bisa membuat visi dan misi OPD-nya, bisnis model, bisnis plan dan action plan agar visi dan misi para kepala daerah bisa tercapai.
Terakhir, bahwa kesemuanya berpulang kepada otoritas dan keinginan kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat. Dan sangat dimaklumi politik balas jasa dan akomodir masih sulit dihindari.
