• Senin, 5 Desember 2022

UU Otsus Papua, Rahman Thaha: Presiden Freeport Harusnya Putra Papua

- Rabu, 28 September 2022 | 16:05 WIB
Anggota DPD-RI periode 2019-2024, Dr Abdul Rachman Thaha. (foto: dok pribadi)
Anggota DPD-RI periode 2019-2024, Dr Abdul Rachman Thaha. (foto: dok pribadi)


METRO SULTENG - Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, mestinya wajib memberi ruang yang luas bagi anak daerah setempat. Dan sudah saatnya, putra-putri Papua punya kiprah yang bagus, serta berkarya di tanah kelahirannya.

Baca Juga: Tsunami dan Likuifaksi Palu, Bencana Langka di Dunia, Laut dan Perut Bumi Mengamuk, Alfatihah untuk Korban

Hal ini disampaikan anggota DPD-RI, Dr Abdul Rachman Thaha SH, MH, menanggapi keberadaan UU Otsus di Papua.

Menurut senator muda yang akrab disapa ART ini, nafas dari otonomi itu sangat jelas. Apalagi Papua ini Otsus. Jika nafas otonomi berjalan dengan baik, maka akan terwujud tujuan dalam bernegara.

Baca Juga: Senator ART 'Gercep' Bantu Sembako kepada Korban Banjir Palu

"UU Otsus tentunya punya kekhususan bagi daerah itu (Papua). Artinya, daerah tersebut diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurus daerahnya secara utuh," tulis ART dalam rilisnya kepada media, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: Abdul Rachman Thaha: PT CPM - Warga Pemilik Lahan, Segera Duduk Bersama!

Mulai dari penggunaan anggaran dan pengisian jabatan struktural di pemerintahan, pelibatan putra - putri Papua sifatnya prioritas. 

Bahkan adanya UU Otsus, kata ART, memberi kewenangan besar bagi Papua dalam perekrutan tenaga-tenaga kerja di sebuah perusahaan. Sebut saja di Freeport.

Jika Presiden Freeport hari ini dipimpin putra atau putri Papua, kata ART, maka Papua diyakini bisa berbenah ke arah yang lebih maju. Termasuk perbaikan taraf kehidupan sosial masyarakatnya.

Baca Juga: Anwar Hafid Gandeng ART Maju Pilgub Sulteng 2024?

"Freeport merupakan perusahaan besar yang memberikan konstribusi terhadap negeri ini.  Tapi, apa yang saudara kami di Papua dapatkan selama ini? Perlu ada evaluasi dalam pelibatan putra daerah terkait keberadaan Freeport di Papua,"pinta ART.

Konflik horizontal di Papua, akan minim jika putra- putri Papua diberi peran besar di Freeport. Garansinya, mereka akan berbuat yang terbaik untuk daerahnya.

Baca Juga: Senator ART Dorong Revisi UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

"Konflik horizontal di Papua, masih erat kaitannya dengan perbaikan taraf kesejahteraan masyarakatnya,"tegas senator asal Sulawesi Tengah ini.

 Apalagi tingkat kemiskinan warga Papua masih sangat memprihatinkan sampai saat ini. Padahal, secara SDM, sudah banyak kader di daerah itu yang punya kemampuan dan perlu diberi kesempatan.

Baca Juga: Reses di Poso, Anggota DPD RI ART Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Warga

"Tentunya, ini juga tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat,"tutup ART mengingatkan. ***

Halaman:

Editor: Icam Djuhri

Tags

Terkini

Ketua Persit Kodim 1403 Palopo Peduli Sesama

Jumat, 2 Desember 2022 | 18:25 WIB

Petaka Akhir November Kelabu di Pasar Masomba

Kamis, 1 Desember 2022 | 05:13 WIB
X