Tapi, karena tidak tuntas-tuntas, maka pihak BWSS Palu melakukan adendum pada tahun 2021. Sampai masa perpanjangan kontrak 2022-2023, pekerjaannya lagi-lagi tidak tuntas.
"Rugi uang negara digelontorkan ratusan miliar, tapi pekerjaan yang dibiayai tidak memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan ketersediaan serta peningkatan produksi pangan kita," sesal Jemi.
Baca Juga: Golkar Sulteng Targetkan 20% Kursi di Pileg 2024
Terpisah, Pejabat pembuat komitmen (PPK) bendung Salugan, Fijri Samsu, yang dikonfirmasi via pesan singkat di telepone selulernya tidak memberikan jawaban.
Kemudian didatangi di kantornya (BWSS) Palu III di jalan Abdurrahman Saleh pada Kamis siang (4/5/2023) tidak berada di tempat. Bukti konfirmasi ke kantornya itu dengan mengisi lembaran yang disiapkan di pos jaga pintu masuk kantor BWSS III.
"Maaf pak Ibu Fijri keluar kota,"kata Security di pos penjagaan pintu masuk kantor BWSS Palu setelah mendapat informasi dari dalam kantor yang dijaganya itu. ***
