Meski berbagai langkah pembenahan dilakukan, tantangan di lapangan masih besar. Sejumlah pengelola dapur mengeluhkan belum seragamnya panduan teknis di tiap daerah.
Baca Juga: Ikan Bakar Katombo, Sajian Gurih Khas Desa Tompira yang Bikin Ketagihan
Terlebih, ada yang menunggu verifikasi lama, ada pula yang kesulitan memenuhi persyaratan fisik dapur seperti ventilasi dan drainase sesuai standar kesehatan.
Aparat kepolisian pun diketahui ikut turun memeriksa rantai distribusi bahan pangan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menuturkan, pendampingan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan di setiap dapur MBG.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing masing. Kita melakukan asistensi supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” ujar Helfi di Jakarta Selatan, pada 25 September 2025 lalu.
Langkah ini menunjukkan pengawasan tidak lagi hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan publik.
Hingga kini, Program MBG dituntut untuk memperbaiki sistem atau pelaksanaannya secara menyeluruh agar cita-cita memberi gizi layak bagi anak bangsa tidak tercoreng oleh lemahnya pengawasan di lapangan.***
