Apalagi situasi daerah menghadapi Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran hampir Rp 90 Miliar untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Baca Juga: Bioskop Tertua di Sulawesi Ini Makin Angker Setelah Kerusuhan Poso, NIRMALA!
"Jika pinjaman ini terealisasi, kita akan mendapatkan ekonomi daerah di tahun 2024 akan semakin sulit, karena APBD kita akan habis untuk bayar hutang, sehingga kita tidak bisa bangun Poso," jelas Yusuf.
Yusuf juga mengingatkan jika dalam PPAS Pemda Poso jika pembangunan rumah sakit baru di Kota Poso bukan prioritas. Belum ada usulan Musrenbang.
Baca Juga: Hasil Autopsi Ulang Brigadir J, Dokter Foresik : Tidak Ditemukan Luka Kekerasan
Pemda Poso masa pemerintahan Bupati Piet Inkiriwang punya pengalaman buruk soal pembangunan sarana kesehatan ini. Contohnya Rumah Sakit Pratama yang harusnya dibangun di Lore malah dialihkan pembangunannya di Sulewana, Pamona. Bukan berarti hingga saat ini, gedung Rumah Sakit Matiandaya itu terbengkalai.
"Pengalaman Rumah Sakit Matiandaya di Sulewana tidak bisa difungsikan yang harusnya dibangun di Napu," singgung Yusuf.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Unila Pasca OTT Rektor, Minta Pelaksana Rektor dari Luar Unila
Harusnya, sambung Angleg Dapil 3 Poso itu, Bupati Poso Dokter Verna Inkiriwang fokus membenahi fasilitas kesehatan di RSUD sekarang dan Puskesmas di seluruh Poso terutama Puskesmas didaerah terpencil, rekrutmen tenaga kesehatan yang masih kurang serta peningkatan insentif tenaga medis.
"Ini saja di RSUD Poso kita tak punya dokter ahli kandungan, Insentif dokter rendah, kemudian tenaga Nusantara Sehat yang insentifnya belum diberikan Pemda Poso," tutupnya.***