Salah satu bentuk koreksi publik adalah dengan menghadirkan penantang bagi eks petahana yang masih ingin maju di Pilgub Sulsel.
Harapannya tentu agar hal-hal yang kurang baik itu bisa diubah, diperbaiki oleh orang baru dari luar sistem yang mengusung agenda perubahan dan perbaikan yang jelas.
Kehadiran penantang dari luar sistem juga seharusnya jangan hanya dipandang sebagai ancaman bagi eks petahana. Apalagi jika mengaku punya banyak prestasi saat menjabat.
Malah, hadirnya penantang bisa dijadikan motivasi untuk berani keluar dari zona nyaman, merumuskan gagasan-gagasan terbaik untuk menambal kinerja yang 'kurang optimal' di periode sebelumnya.
Rasanya sulit untuk menghadirkan gagasan perubahan dan perbaikan jika tak ada kompetisi, jika tidak ada penantang yang berani melawan eks petahana. Padahal inilah esensi demokrasi itu sendiri, pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat.
Itulah mengapa para relawan dan pejuang perubahan tidak bisa menerima skenario menghadirkan kotak kosong di Pilkada. Paling minimal adalah head to head, dua pasang.
Karena bagaimanapun, kotak kosong merupakan perampokan atas hak demokrasi rakyat untuk bisa memilah dan memilih pemimpin yang mereka sukai dan harapkan bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan.
Pada akhirnya kita mesti sadari, bahwa baik atau buruknya kinerja pemerintah, maka rakyat jualah yang akan merasakan.
Karenanya, rakyat berhak memilah dan memilih calon pemimpin terbaiknya karena uang pajak merekalah yang selama ini digunakan membiayai pemerintahan.***
Asri Tadda/Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS)
