METRO SULTENG - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, meyakini 100 persen keberadaan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten memberi dukungan kepada mereka.
Hal tersebut diungkapkan Anwar Hafid saat kegiatan BERANI DIADU yang digelar di Zona Coffe Jln. Emmy Saelan, Kota Palu, Minggu malam (21/7/2024).
Baca Juga: Rio Pakava Dalam 'Pelukan' Anwar-Reny
"Mau ada yang kali kedua (melobi), kali ketiga, kali sejuta pun, kedua partai ini tidak akan berpindah haluan. Mereka komitmen," imbuh Anwar Hafid.
Di momen itu, Anwar Hafid juga menjelaskan beberapa program unggulan yang akan mereka laksanakan ketika dirinya dan dr Reny terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
"Kita punya program yang namanya Sulteng NAMBASO. Artinya ini Semua Anak Miskin Bisa Sekolah," ujarnya di hadapan peserta BERANI DIADU malam itu yang mayoritas anak-anak muda atau millenial.
Baca Juga: 9 Poin Keberanian Anwar-Reny bila Dikehendaki Memimpin Sulawesi Tengah
Menjawab pertanyaan peserta kegiatan BERANI DIADU terkait roda pemerintahan, Anwar Hafid menjelaskan bahwa dirinya memiliki background seorang birokrat, sehingga ia telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang jelas.
"Saya dari birokrasi. Ketika terpilih nantinya kita akan memperbaiki sistemnya. Tidak ada lagi intervensi dari bawahan tetapi pemimpin yang menguasai sistem birokrasi sehingga sistemnya bisa diperbaiki," ujar mantan Bupati Morowali dua periode itu.
Yang perlu dilakukan dalam pengelolaan birokrasi ada beberapa hal. Yang pertama kata Anwar, mengetahui (prosedur yang jelas). Jika pemimpin mengetahui prosedur yang jelas dalam pemerintahan, maka tidak akan ada penyimpangan yang terjadi di dalamnya.
Baca Juga: Pasangan BERANI Deklarasi di Sigi: Anwar Berbalut Siga Ungu, Reny Kenakan Lipa Perempuan Kulawi
"Hal yang tidak kalah penting harus dilakukan jika menjadi seorang pemimpin, yaitu kekonsistenan. Jika pemimpin konsisten, maka tidak akan ada yang bisa ngatur-ngatur pemimpin itu ketika ia memimpin. Selama saya menjadi bupati di Morowali, alhamdulillah saya tidak pernah diatur oleh orang lain, saya yang mengatur," jelasnya.
Kemudian terkait masalah pertambangan, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini menyatakan, dirinya orang yang paling banyak mencabut izin tambang yang merugikan masyarakat sewaktu menjabat Bupati Morowali.
Anwar tidak toleran dengan perusahaan yang izin atau kegiatannya di lapangan melanggar aturan dan mengabaikan hak-hak masyarakat. ***
