METRO SULTENG-Dalam upaya memastikan kelancaran, keamanan, dan kedamaian Pemilihan Umum tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran turut serta dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (24/11/2023).
Dengan fokus pada peningkatan sinergitas antar instansi. Rapat yang diadakan di Best Western Palu, Kamis kemarin (23/11), menghadirkan berbagai pemimpin daerah serta perwakilan instansi terkait guna membahas strategi bersama dalam menyukseskan proses demokrasi yang aman dan damai.
Baca Juga: Gubernur Rusdy Mastura Tegaskan Hubungannya dengan Ahmad Ali seperti Kakak dan Adik
Kemenkumham Sulteng, Kepala Divisi Administrasi Raymond J.H Takasenseran mengatakan, tema utama Rakor kali ini adalah 'Peningkatan Sinergitas dalam Menyukseskan Pemilu yang Aman dan damai tahun 2024.
Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang erat dalam memastikan perlindungan hukum serta keamanan selama proses pemilihan nanti.
Baca Juga: Mansur Latakka Bantah Aliran Dana ke Gubernur, Mengaku Lupa Ditanya Pertemuan di RM Al-Jazeera
Diskusi aktif yang dipimpin oleh Forkopimda, dengan partisipasi Kemenkumham Sulteng, menyuarakan komitmen untuk bekerja bersama dalam mengantisipasi potensi ancaman dan menjamin proses demokrasi yang transparan, bebas dari gangguan, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh pemilih.
Ia menambahkan, menegaskan bahwa kerjasama antarinstansi akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses pemilu.
Baca Juga: Lapas Kelas IIB Ampana Rutin Lakukan Kontroling di Jam Rawan Tengah Malam Guna Jaga Kamtibmas
Dalam rapat ini, diputuskan pula untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat guna memastikan pemahaman yang baik tentang pentingnya keamanan dan keamanan dalam Pemilu 2024.
Partisipasi proaktif Kemenkumham Sulteng dalam rapat koordinasi ini menandai keseriusan dan komitmen pihak berwenang dalam memastikan proses pemilihan yang adil, aman, dan demokratis bagi masyarakat Sulawesi Tengah.***
