Perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin lokasi (inlok) saja. Oleh karena itu, Pemprov Sulteng berencana segera membereskan masalah ini.
"Seperti yang telah Pemda Sulteng lakukan dalam menyelesaikan konflik lahan perkebunan sawit PT ANA di Kabupaten Morowali Utara,"tandas Gubernur.
NEGARA RUGI 400 M PER TAHUN
Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Ridha Saleh mengatakan, negara ditaksir merugi Rp 400 miliar per tahun, akibat masih banyaknya perusahaan kelapa sawit di Sulteng belum ada HGU.
Perusahaan-perusahaan sawit tersebut beroperasi rata-rata di atas 10 tahun. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun.
Baca Juga: 9 Poin Rekomendasi Gubernur soal PT ANA: Verifikasi Dokumen Masyarakat Libatkan BPN, Dikawal Polisi dan Jaksa
Kebocoran pendapatan negara menurut Ridha, harus segera distop dengan cara menertibkan perusahaan-perusahaan yang belum ada HGU-nya.
"Ini sudah mulai kami lakukan terhadap PT ANA di Morowali Utara. PT ANA kami tegasi untuk segera mengurus HGU,"ujar Ridha usai mendampingi Gubernur bertemu Menteri Hadi.
Ridha mengatakan, permintaan Gubernur kepada Menteri ATR/BPN untuk membentuk Tim Terpadu, adalah solusi tepat. Sehingga penyelesaian konflik agraria di Sulteng bisa berjalan maksimal.
Baca Juga: Pencapaian BPN Morut Dapat Apresiasi dari Ombudsman
"Ini ide bagus sekali. Gubernur berharap supaya masalah agraria di Sulteng bisa selesai sesuai harapan. Tidak hanya sisi kuantitasnya berkurang, tapi model penyelesaiannya juga berkualitas,"tandas Ridha. ***
