• Jumat, 30 September 2022

Klaim Sekelompok Masyarakat Atas Lahan PT ANA, BPN Dorong Pemda Maksimalkan Mediasi

- Rabu, 21 September 2022 | 12:46 WIB
Kantor Kanwil BPN Provinsi Sulteng di Jalan S Parman, Kota Palu. (foto:ist)
Kantor Kanwil BPN Provinsi Sulteng di Jalan S Parman, Kota Palu. (foto:ist)



METRO SULTENG – Klaim sekelompok masyarakat yang mengaku petani di Petasia Timur, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, atas lahan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), ditanggapi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga: Pemprov Dorong Penyelesaian Klaim Lahan Sebagian Masyarakat terhadap PT ANA

Pihak BPN Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan, semoga masalah tersebut bisa ditemukan solusi secepatnya. Terutama, solusi terbaik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Solusi tersebut sangat ditunggu semua pihak.

Apalagi, PT ANA sebagai investor pastinya menginginkan kepastian hukum, sehingga dapat beroperasi dan hidup harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Baca Juga: Polemik Lahan PT ANA, Ridha Saleh Tegaskan 3 Poin Itu Bukan Kesepakatan, Tapi Upaya dan Langkah Konkrit Pemda

Menurut Koordinator Substansi Pengendalian dan Sengketa Bidang Pertanahan Kanwil BPN Sulteng, Supardi, PT ANA sudah sangat serius dalam mengurus sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

“Buktinya, mereka beberapa kali datang ke kantor BPN untuk pengurusan sertifikat HGU,” katanya, Selasa siang, (20/9/2022) di Palu.

Kedatangan pihak dari PT ANA, menurut Supardi, sebagai wujud sikap proaktif.  “PT ANA ingin aktivitas mereka berjalan lancar setelah hal ini selesai,” ujar Supardi.

Baca Juga: Pemda Harus Tegas, Perintahkan PT ANA Kembalikan Tanah Petani!

Supardi menyampaikan bahwa sertifikat HGU baru bisa terbit, jika tidak ada klaim dari masyarakat atas lahan yang sedang dimohonkan. Artinya, lahan tersebut harus clear and clean terlebih dahulu.

Sementara, saat ini masih ada sebagian masyarakat yang mengaku pemilik atas lahan yang HGU-nya sedang dimohonkan oleh PT ANA.

"Solusi terbaiknya, terletak pada upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mediasinya harus maksimal," harap Supardi.

Baca Juga: Peduli Perempuan, PT ANA Jalankan Program Pemberdayaan Perempuan di Sektor UMKM

BPN hanya bisa menyupport pemda dalam melakukan mediasi. Lebih dari itu kewenangan BPN sangat terbatas. Hal-hal teknis maupun non teknis dalam upaya mediasi, pemda lebih besar kewenangannya.

"Baik kepada Pemda Sulteng maupun Pemda Morowali Utara, kami bisanya menyupport saja. Karena tugas dan fungsi kami, hanya mendaftarkan ketika ada permohonan pengurusan dokumen yang masuk ke BPN,"ujarnya.

Baca Juga: Intip Perbedaan Daihatsu Terios dan Toyota Rush, Biar Tidak Salah Pilih!

Supardi juga menyampaikan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri soal upaya pemda dalam melakukan mediasi. Sebab, pemda lebih tahu mana yang terbaik.

Hanya saja, jika mediasi yang dilakukan pemda tidak maksimal, maka sengketa lahan dipastikan akan berlanjut. Apalagi berlanjutnya ke ranah hukum.

Baca Juga: Viral Video Ketua RT Dorong Mobil Polisi Halangi Jalan, Mahfud MD Beri Tanggapan

Halaman:

Editor: Icam Djuhri

Tags

Terkini

559 Unit Huntap Talise Dimulakan Pembangunannya

Senin, 26 September 2022 | 14:29 WIB
X