METRO SULTENG- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Poso, Sulteng, Haji Sukimin, mengakui jika kurangnya sosialisasi rencana Pemda Poso membangun rumah sakit baru yang didanai pinjaman membuat rencana itu jadi polemik dimasyarakat dan tarik menarik di DPRD Poso.
"Kita akui memang kurang sosialisasi, tapi sebenarnya kalau kita pahami mekanisme dan tujuan mulia Bupati Poso membangun rumah sakit baru ini untuk kepentingan masyarakat Poso, saya yakin pasti semua setuju," jelas Haji Sukimin kepada wartawan, Kamis (25/8).
Baca Juga: Maba IPB Asal Jateng Ditemukan Tewas Dikamar Kos, Ini Kronologisnya
Baca Juga: Bupati Morowali Jalin Silaturahmi Bersama Warga Nahdiyin Dihadiri KH Anwar Zahid
Pasalnya, kondisi RSUD Poso di Kelurahan Kasintuwu, Poso Kota Selatan, yang berdiri sejak tahun 1928 itu sudah tak dapat lagi dikembangkan pembangunannya karena areal yang sudah sempit, belakang, samping semua sudah padat bangunan.
Kondisi itu juga membuat ruang khusus perawatan tak memenuhi standar Kementrian Kesehatan. Seperti ruangan cuci darah yang butuh ruangan luas. Sehingga sampai hari ini RSUD Poso tidak bisa menyiapkan ruang khusus cuci darah.
"Itu salah satu contoh, masih banyak lagi ruan-ruang perawatan yang harus dibangun, tapi sudah tidak bisa," beber Haji Sukimin.
Baca Juga: Legislator Poso Ini Heran Wakil Bupati Tak Dilibatkan Pembahasan Rencana Pinjaman Daerah 120 Miliar
Baca Juga: Puluhan Hektar Sawah di Morowali Terendam Air Warna Merah Diduga Limbah Nikel
Olehnya, sosialisasi pembangunan rumah sakit baru di perlukan untuk maksimalnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dirumah sakit baru nanti akan dibangun fasilitas lengkap, seperti klinik cuci darah, dan klinik PCR.
Terkait pinjaman dana Rp 120 miliar yang akan digunakan membangun rumah sakit baru, Sukimin menjelaskan bahwa itu adalah solusi karena telah dikonsultasikan ke Kementrian Kesehatan. Dan tidak ada permasalahan, karena Pemkab Poso akan mengikuti dan melalui skema mekanisme pinjaman yang diatur.
Pinjaman dana akan diajukan kepada PT. Sarana Multi Infraatruktur. Tahapan pinjaman dimaksud yakni meminta persetujuan DPRD yanh sudah disetujui tanggal 22 Agustus lewat voting terbuka. Setelah itu melakukan koordinasi dengan kemendagri, permohonan ke PT SMI, penilaian atas usulan pinjaman oleh PT SMI, surat penawaran SMI ke Pemkab.
“Pinjaman ini adalah solusi dan alternatif untuk bangun rumah sakit baru. Karana tidak mungkin dibangun dengan APBD yang ada,” tekannya. Jumlah pinjaman sebesar 120 miliar dengan bunga pinjaman 5,7 persen dan limit waktunya selama 5 tahun.
Baca Juga: Dinas ESDM Sulteng Tegaskan Tidak Ada Izin Pertambangan di Bada Poso Yang Klaim Pihak Tertentu
Baca Juga: Pemda Poso Minta Warga Dukung Pembangunan Rumah Sakit Baru
