METRO SULTENG - Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi diminta Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura untuk memaparkan program Pengembangan Jenis Komoditi (Pajeko) di depan Rakor Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang berlangsung di Gedung Bappeda Sulteng di Kota Palu, Rabu (13/7).
Rakor Pengembangan KPN yang dipimpin langsung Gubernur Rusdy 'Cudy' Mastura itu dihadiri semua bupati dan wali kota, membahas berbagai hal terkait ditetapkannya Sulteng menjadi KPN oleh Presiden, guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Pasir-Penajam-Balikpapan, Kaltim.
Baca Juga: Polisi Tangkap 4 Pegawai BPN Terlibat Mafia Tanah
Baca Juga: Covid Kembali Mengintai, Pemerintah Terapkan Penggunaan Masker Ditempat Umum
Gubernur menilai bahwa 'Pajeko' yang merupakan salah satu program unggulan Morut di bawah kepemimpinan Delis-Djira sebagai bupati dan wabub, cocok untuk diterapkan di seluruh Sulteng untuk menggenjot peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dalam rangka KPN tersebut.
Bupati Morut Delis J. Hehi menjelaskan, Pajeko merupakan program akselerasi peningkatan produksi pangan yang berbasis petani dan sepenuhnya dibiayai dengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ada lima pihak yang terlibat dalam program 'Pajeko' ini yakni perbankan (Bank Sulteng dan BNI), off-taker (pengusaha), petani, petusahaan asuransi dan perintah daerah.
Baca Juga: Penemuan Dua Pria Korban Tabrak Lari di Jalan Trans Sulawesi Nuhon, Ini Penjelasan Kapolsek
Baca Juga: Kanitlantas Jadi Guru, Ajarkan Tertib Berlalu Lintas
Dalam operasionalnya, kata Delis, off-taker membuat perjanjian (MoU) dengan petani yang akan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan dana KUR di perbankan yang akan membiayai proses produksi.
Dalam penyaluran KUR, off-taker juga sebagai penjamin legalitas lahan sehingga para petani tetap bisa mendapatkan KUR meski lahannya tak punya sertifikat.
MoU juga terkait harga beli sehingga petani terjamin akan mendapatkan harga standar walaupun harga pasar sedang bergejolak.
"Semua proses kerja sama ini dilindungi oleh asuransi, sehingga bila ada kegagalan, maka asuransi yang akan menutupi risiko-risiko yang terjadi," kata Delis yang didampingi Ketua Bappeda Gerson Tandi, M.Eng, Kadis PUPR Destuber Mato'ori, ST.M.Si dan Kadis Pertanian Abbas Matoori.
Baca Juga: Jelang 100 Tahun Desa Bunta, Ini Langkah Yang di Ambil Christol Lolo
Menurut Delis, Pajeko dicetuskan berdasarkan hasil riset yang dilakukan IPB Bogor bekerja sama dengan Pemkab Morut untuk memetakan potensi komoditas yang cocok dikembangkan di setiap wilayah.
"Sekarang Morut sudah memiliki data lengkap tentang komoditas apa yang cocok untuk dikembangkan di setiap wilayah," ujarnya.
Untuk tahap pertama, dua komoditas unggulan yang dijangkau dalam tahap awal implentasi Pajeko yakni jagung dan nilam. Tahun 2022 ini, Pajeko menargetkan luas tanam jagung 2.000 ha, sedang nilam masih dalam tahap persiapan.
Morut memilili lahan pengembagan jagung saat ini seluas 3.800 ha sedang potensi lahan yang cocok ditanami jagung mencapai 22.500 ha. Sedangkan nilam, lahan eksisting 880 ha sedang lahan potensial 9.000 ha.
Baca Juga: 74 Persen Mahasiswa UGM Berasal dari Keluarga Menengah ke Bawah
Baca Juga: Ajak Pengusaha Bantu Turunkan Angka Kemiskinan di Morowali Utara, Ini Kata Bupati Delis
Program pajeko ini mendapat respon luas peserta Rakor. Pelaksana tugas Bupati Banggai Laut akan mereplikasi program Pajeko di daerahnya sedangkan Sekda Parigi Moutong menyarankan program Pajeko menangani peternakan sapi juga.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Sulteng dan pakar dari Universitas Tadulako Palu, mengapresiasi program Pajeko karena dilaksanakan berdasarkan hasil kajian akademik sehingga hasilnya akan lebih meyakinkan. ***
(Sumber : mcdd)
