METRO SULTENG - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Ma'mun Amir, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan bertempat di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (11/07/2023).
Ma'mun Amir mengatakan, upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan perangkat daerahnya serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
Komitmen menjadi hal yang krusial. Karena tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, utamanya kepala daerah, mustahil menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks.
Selain itu, ujar Wagub Ma'mun Amir, perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, diharapkan terus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, demi memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana, dan menghasilkan umpan balik perbaikan program di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu, Wagub menyampaikan, per September 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin jika dibandingkan di bulan Maret 2022.
Sementara itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2023 pada angka 10,84 persen. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi semua pihak.
Baca Juga: 2023, Sulteng Keluar dari Status Desa Sangat Tertinggal
"Apalagi saat ini kita telah memasuki pertengahan tahun 2023. Hal ini berarti bahwa tersisa waktu yang tidak lama lagi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewujudkan pencapaian target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024," ujar Wagub Sulteng mengingatkan.
Melalui rapat koordinasi hari itu, Wagub Ma'mun mengingatkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk segera menyampaikan pelaporan secara berjenjang melalui sistem pelaporan berbasis website yang telah disediakan oleh Satgas Data P3KE.
Selanjutnya berdasarkan instruksi Presiden tersebut, Kementerian Dalam Negeri diminta untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE).
Selain itu, sebagaimana surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI no. s-52/pk/2023 tanggal 27 April 2023 tentang pengalokasian insentif fiskal TA 2023 kinerja tahun berjalan bahwa alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2023 salah satunya diperuntukkan mendukung kebijakan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: Dugaan Penipuan Terkait Pelantikan Gubernur Sulteng Telah Berproses di Polda
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Sulteng, Irwan mengatakan, Rakor penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya adanya sinergitas perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota Sulawesi Tengah tentang program penanggulangan kemiskinan.
Juga diharapkan adanya efisiensi penganggaran program penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota Sulawesi Tengah, serta data sasaran masyarakat miskin sebagai penerima manfaat agar akurat dan tervalidasi serta tempat sasaran.