Oleh: Dr. Hasanuddin Atjo (Pengarah Tim Asistensi Provinsi Sulteng)
Tahun 2023 diperkirakan pertama kali Sulawesi Tengah terbebas dari status desa sangat tertinggal. Ini merupakan satu diantara prestasi Gubernur Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir bersama OPD, Organisasi Perangkat Daerah, yang patut mendapat apresiasi.
Pada tahun 2022 berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun) di provinsi ini masih terdapat 17 desa sangat tertinggal yang membuat Gubernur Rusdy tertantang ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi pujian bahwa Sulawesi Tengah itu “Hebat” karena memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, tembus angka dua digit yaitu 15%.
Namun kata Kang Emil, panggilan akrabnya, Sulawesi Tengah masih terganjal dengan memiliki desa kategori sangat tertinggal maupun tertinggal yang cukup tinggi. Hal ini memberi indikasi bahwa daerah ini masih memiliki penduduk kategori miskin dan hampir miskin meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sekembali dari Kunjungan Kerja di Jawa Barat , Bung Cudy, sapaan akrabnya mengumpulkan segenap jajarannya agar tahun 2023 “kita tidak lagi menyadang predikat desa sangat tertinggal”. Dan juga meminta tim asistensi Pemerintah Provinsi Sulteng yang diketuai oleh akademisi senior, Arifuddin Bidin, untuk mengawal OPD yang terkait langsung dengan urusan itu.
Satu lagi langkah maju yang ditoreh oleh Gubernur Rusdy dan wakilnya Ma'mun Amir yang akan berakhir masa baktinya pada akhir tahun 2024. Tentunya masyarakat masih berharap banyak torehan prestasi untuk kemajuan Sulawesi Tengah dengan visinya “Bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dam maju”.
Pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi satu diantara kritikal poin bagi daerah yang kaya akan potensi sumberdaya pangan, tambang dan pariwisata, namun belum bisa dimanfaatkan secara berimbang untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah ini.
Daerah ini sering mendapat gelar dengan “Pertumbuhan Anomali” yang maknanya pertumbuhan ekonominya tinggi akan tetapi tidak merata, ujungnya menjadi satu diantara penghambat upaya upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
Sektor pertambangan dan galian serta sektor industri pengolahan yang terkonsentrasi di Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara menjadi pemicu tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang merupakan lintasan equator line atau garis khatulistiwa.
Sektor pangan (pertanian dalam arti luas) kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal yang sama juga dialami oleh sektor pariwisata. Padahal kedua sektor ini sangat potensial menggerakkan ekonomi pada kabupaten lainnya.
Redesain pengembangan kedua sektor ini penting dilakukan dengan pendekatan cara cara baru yang berorientasi kepada industrialisasi dan integrasi. Konsep perwilayahan komoditas dan petik olah dan jual era Gubernur Amiruddin di Provinsi Sulawesi Selatan kiranya bisa jadi salah satu referensi.
Sebagai contoh sederhana bahwa kawasan Teluk Tomini kini menjadi salah satu sentra produksi udang dengan intensifikasi. Dalam jangka panjang kesuburan teluk Tomini akan meningkat dengan adanya suply Nitrogen (N) dan Phisphat (P) yang berasal dari suply tambak.
Pengembangan budidaya rumput laut di kawasan itu penting untuk dipertimbangkan karena mampu menekan laju peningkatan kadar N dan P yang nantinya mengganggu keseimbangan ekosistem bila tidak disiapkan skenarionya. Role model untuk itu perlu segera disiapkan.
Selain itu, rumput laut bisa menjadi instrumen pemberdayaan warga pesisir yang dipandang efektif dan efisien. Masyarakat pesisir di Sulsel seperti di Takalar, Jeneponto dan Bantaeng serta Bulukumba, karena memanfaatkan suply N dan P dari tambak tambak udang, rata-rata desa pesisir menjadi desa maju.
Sepuluh tahun lalu, kawasan Teluk Tomini menjadi salah satu sentra produksi rumput laut di Indonesia. Namun kini usaha budidaya hampir tidak ditemukan. Dan salah satu penyebabnya adalah terbatasnya suply N dan P yang hanya berasal dari run off nutrient daratan pada saat musim penghujan.
