METRO SULTENG - Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekdaprov Novalina Wiswadewa, memimpin rapat pengelolaan anggaran bersama KPK RI.
Yang dibahas antara lain: proyek-proyek strategis di Sulteng, pokir anggota DPRD, pelaksanaan hibah dan bansos tahun 2023.
Baca Juga: Pungli di KPK, Akademisi UNUSIA Sarankan Gandeng NU Bangun Etika Berkelanjutan Pegawai KPK
Rapat bersama KPK bertempat di ruang vidcom Kantor Gubernur Sulteng, Kamis 3 Agustus 2023, juga diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sulteng.
Menurut Sekdaprov, untuk tahun anggaran 2024, jumlah usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) Pemprov Sulteng sebanyak 2.235. Sementara jumlah yang disetujui sebanyak 1.337 atau sebanyak 59,82 persen.
APBD Sulteng tahun 2024 berjumlah Rp5.418.637.590.713. Sedangkan jumlah usulan anggaran pokir Rp142.071.000.000 atau 2,62 persen.
Lebih lanjut dikatakan, secara umum terdapat tiga kendala dan hambatan dalam pengelolaan pokir yakni :
1. Ketidaksepahaman dalam penginputan usulan pokir yaitu ketidaksesuaian usulan pokir dan Tusi OPD.
2. Pokir dialihkan karena tidak sesuai kewenangan OPD (2023).
3. Aplikasi SIPD yang sering mengalami gangguan dan maintenance sehingga penginputan pokir agak terkendala.
Baca Juga: KPK Ingatkan Para Kepala Daerah Se Sulteng Khususnya UKPBJ Terkait Praktik Suap
1. Melakukan pemaparan setiap OPD di hadapan seluruh anggota dewan terkait dengan tusi (tugas dan fungsi) serta program kegiatan yang dilaksanakan.
2. Melaksanakan Bimtek kepada seluruh Kasubag program atau yang disetarakan terhadap pemenuhan indikator kinerja kunci sehingga usulan pokir dapat menunjang kinerja perangkat daerah.
Sekdaprov juga memaparkan pelaksanaan hibah dan bansos tahun anggaran 2023. Dari total anggaran Rp368.740.026.161 telah terealisasi Rp90.081.913.923 atau 24,43 persen.
