METRO SULTENG - Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi bertemu dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, ST, MT, di kantornya Jalan MT. Haryono Palu, Senin (6/10/2025).
Bupati datang ke kantor BPJN Sulteng didampingi anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Sulteng Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si, Apt dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Morowali Utara Destuber Mato'ori, ST, M.Sc.
Baca Juga: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Morowali Gelar Bimtek Pengelolaan Arsip Statis dan Digitalisasi
Baca Juga: Kepala Disdikbud Baru Janji Tuntaskan Pencairan Beasiswa Mahasiswa Morowali
Sedangkan Kepala BPJN Sulteng didampingi Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPJN, Mirayanti ST, MT, serta beberapa staf lainnya.
Audensi ini dilakukan untuk memperkuat dan memastikan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi kondisi jalan nasional dan daerah yang semakin parah terutama di sekitar lingkar tambang.
Dalam pertemuan itu, Bupati Delis mengharapkan agar BPJN Sulteng dapat membantu memperjuangkan aspirasi dan harapan Pemda dan masyarakat Morut agar jalan-jalan nasional yang rusak di sekitar areal tambang bisa segera diperbaiki.
"Banyaj ruas jalan nasional dan daerah yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Sedangkan kewenangan terkait pengawasan perusahaan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat dan gubernur," jelas bupati.
Ia juga menjelaskan, usulan dan laporan mengenai kondisi infrastruktur jalan nasional di Morut sudah disampaikan ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.
Baca Juga: Arti Mimpi Diberi Uang Oleh Seseorang Memiliki Pertanda Rezeki dan Kebeekahan, Berikut 10 Tafsir
Baca Juga: Akibat Banjir dan Longsor, Telkomsel dan Indihome Tumbang, Warga Touna Buru Kartu M3 Tri
Kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat, Bupati Delis menyampaikan kondisi yang sangat kontras saat ini. Di satu sisi Morut merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua se Sulteng, setelah Morowali. Namun di sisi lain, kondisi jalan nasional di sekitar industri pertambangan sangat memprihatinkan. Itu bisa dilihat sepanjang jalan di Kecamatan Petasia Timur.
"Ini belum lagi dengan adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat. Untuk Morut pemotongan anggaran itu sebesar Rp 300 milyar. Kebijakan efisiensi ini cukup mempengaruhi sektor lainnya," tegasnya.
