Hadapi Tantangan Serius Inflasi, Gubernur Sulteng Tekankan Stabilisasi Harga Pangan

photo author
- Kamis, 25 September 2025 | 17:26 WIB
Gubernur Sulteng Anwar Hafid, saat membuka FGD di Hotel Grand Syah Palu, Sulteng, Kamis 25 September 2025. (Foto: IST). ( )
Gubernur Sulteng Anwar Hafid, saat membuka FGD di Hotel Grand Syah Palu, Sulteng, Kamis 25 September 2025. (Foto: IST). ( )

METRO SULTENG – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Dari Gerbang Desa untuk Indonesia, Penguatan Lembaga Ekonomi Daerah dalam Ekosistem Distribusi Pangan.

FGD digelar Kamis (25/9/2025) bertempat di Grand Syah Hotel, Kota Palu.

Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulteng.

Baca Juga: Ridha Saleh: Gubernur Harus Pimpin Langsung Program Hilirisasi Pangan Sulteng

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah saat ini menghadapi tantangan serius di bidang inflasi.

“Sulawesi Tengah masih berada di posisi keempat inflasi tertinggi di Indonesia dengan angka 4,0. Penyumbang terbesar inflasi adalah beras, padahal produksi beras kita sebenarnya surplus. Namun, kenyataannya harga di pasar justru tinggi,” ungkapnya.

Ia menekankan, kondisi tersebut menjadi ironi karena ketersediaan pangan cukup, tetapi distribusi belum merata.

Baca Juga: Marak Kasus Siswa Keracunan MBG, dr Tan Shot Yen Serukan Lakukan 4 Reformasi dari Monitoring SPPG Hingga Libatkan Puskesmas

Untuk itu, pemerintah provinsi berkomitmen mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera.

Menurutnya, program ini akan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

Anwar Hafid juga menegaskan bahwa musuh utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukanlah soal infrastruktur semata, melainkan persoalan kemiskinan yang masih tinggi.

Baca Juga: PN Palu Tolak Gugatan dan Nyatakan Status Tersangka Pemalsuan Dokumen Darwis Mayeri Sah

Tercatat, angka kemiskinan mencapai 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa dengan 80 ribu rumah tangga miskin.

“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah, Rini Motong, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Icam Djuhri

Tags

Rekomendasi

Terkini

X