Kemudian, Pemkab Donggala juga diminta untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dan BKN terkait rekrutmen dan persoalan penggajian.
Bahkan, Pemkab Donggala diimbau Kementerian PAN-RB untuk tidak membatalkan keputusan pengangkatan PPPK bilamana terbukti ada yang melakukan pelanggaran administrasi.
Bahkan KemenPAN-RB berpesan kepada Pemkab Donggala, jika ditemukan adanya pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi, silakan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian itu jika memungkinkan.
Baca Juga: Bupati Vera Laruni dan Suami Hadiri Misa Jumat Agung di Gereja Santo Petrus Donggala
"Tujuan utama pengangkatan PPPK ini untuk pengangkatan honorer K2. Tetapi, kemudian melenceng dari tujuan awalnya, sehingga memunculkan masalah baru dalam proses perekrutan," ujar Kementerian PAN-RB.
Saat ini di Donggala, untuk kategori PPPK tahun 2022-2023, Pemkab Donggala akan melakukan evaluasi kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurut Bupati Vera Elena Laruni, setelah melihat data, KemenPAN-RB menerangkan bahwa Kabupaten Donggala merupakan kabupaten terbanyak yang melakukan pembukaan formasi penerimaan PPPK di seluruh kabupaten di Indonesia, tanpa melalui kajian kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. (*)
