Hasil efisiensi anggaran juga diperuntukan pembangunan infrastruktur. Pemkab sudah menganggarkan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah kecamatan, baik jalan maupun jembatan.
Ada di Kecamatan Sojol, Sojol Utara, Banawa Selatan dan Rio Pakava. Itu semua telah lama dikeluhkan masyarakat.
“Untuk jalan di Balaesang Tanjung, tadinya anggarannya sudah melekat di DAK PU Pemerintah Pusat. Karena ada kebijakan efisiensi, program itu batal dikerjakan. Tapi, Bupati Donggala tetap akan bangun jalan disana di tahap perubahan nanti," jelasnya.
Baca Juga: Administrasi Kependudukan Beres di Tingkat Kecamatan, Pemkab Donggala akan Distribusi Alat Cetak
Begitu juga di wilayah Pinembani. Bupati sudah membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi untuk membangun jalan di Pinembani.
"Nanti skemanya bisa sharing anggaran dengan Pemprov,” ujar Azman.
Untuk pelaku UMKM, nelayan dan petani, Pemkab sudah bangun kerjasama dengan perbankan dalam hal penyediaan modal kerja dengan bentuk intervensi bunga KUR. Pemkab juga akan melakukan pendampingan program.
Semua itu merupakan hasil dari pengalihan efisiensi anggaran belanja pemerintah di Donggala.
“Kalau kita cek, selama ini justru belanja pegawai kita tinggi sekali. Sudah di angka 48 persen. Padahal normalnya itu sampai di 30 pesen. Ini yang menjadi evaluasi pemerintah. Utamanya belanja gaji P3K," tambah Azman lagi.
Baca Juga: Bupati Donggala Bentuk Satgas Pendidikan dan Fiskal Daerah, Ini Peran dan Fungsinya
Belum lagi anggaran pembangunan daerah banyak berbentuk PL (penunjukan langsung). Ini juga yang kadang membuat proses pembangunan di Kabupaten Donggala sering terbengkalai, bahkan berujung tidak selesai. Itu semua disebabkan oleh perencanaan yang buruk dan cenderung dipaksakan.
Terkait rumah jabatan yang dikontrak, Azman menegaskan itu justru bentuk penghematan. "Itu jauh lebih efisien untuk dilakukan saat ini," katanya.
Sebab rumah jabatan saat ini belum layak huni. Bupati Vera Laruni sudah mengecek langsung kondisinya, banyak yang bocor. Padahal biaya yang dipakai untuk rehab sebelumnya itu besar sekali.
"Sekarang, Bupati Donggala masih menunggu hasil audit BPK terkait rehab rujab itu,” tegas Azman.
Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat harus dipahami sebagai langkah untuk menyehatkan kembali belanja anggaran, supaya lebih produktif dan tepat sasaran.
