Baca Juga: Jam Tangan Anyar Koleksi Casio G-Shock Oasis of Day and Night Yang Baru Saja Diluncurkan di Jepang
Dalam surat tersebut berisi tentang permintaan
kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari Partai PDI-P untuk menunda dalam keikutsertaannya di retret ini.
47 orang yang kepala daerah yang tidak memberikan keterangan absen, diduga berkaitan dengan keputusan dari partai banteng ini.
Instruksi yang dikeluarkan oleh Megawati tersebut diduga sebagai bentuk respon dari partai atas penahanan KPK kepada Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.
“Dari data kita, kalau nggak salah ada 97 ya kader PDI-P, jumlah semuanya dari 503,” kata Tito.
“Itu lebih kurang 51 sudah masuk dari hari pertama, karena mereka menyadari ini program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri,” imbuhnya.
Tito juga mengatakan kalau selama beberapa hari lagi akan ada yang datang untuk bergabung.
“Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada yang bergabung, saya nggak akan sebutkan jumlahnya, kalau bergabung, silakan kita welcome,” tandas Tito.
Kepala Daerah yang Tidak Ikut Retret akan Merugi
Tito juga sempat menyatakan jika kepala daerah yang absen akan merasakan kerugiannya sendiri.
“Kalau yang nggak mengambil bagian, ya rugi sendiri nanti,” kata Mendagri Tito saat konferensi pers di Kompleks Akmil pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Mengenai permasalahan partai yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret, Tito mengatakan jika agenda ini dilakukan untuk keperluan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Ditambah lagi sebagai bentuk tanggung jawab kepala daerah kepada rakyatnya.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat lagi,” ujarnya.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya,” imbuh Tito.
